Charta Politika : 47,3 Persen Responden Tak Mengerti RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 22/07/2020, 19:47 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sebanyak 47,3 responden pernah mendengar berita tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tetapi tidak mengerti RUU tersebut.

Yunarto juga mengatakan, terdapat 13,3 responden yang pernah mendengar berita RUU Cipta Kerja dan mengerti RUU tersebut. Sedangkan, 37,5 persen tak pernah mendengar berita tentang RUU Cipta Kerja.

"Kita tanya soal awareness terhadap RUU Cipta Kerja, ini catatan hanya 13,3 persen yang mengatakan pernah mendengar dan mengerti mengerti Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 47,3 persen pernah dan tidak mengerti RUU Cipta Kerja," kata Yunarto saat memaparkan hasil survei Trend Tiga Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Amnesty Kecam Kekerasan Polisi terhadap Demonstran RUU Cipta Kerja

Yunarto mengatakan, responden juga diberikan pertanyaan, yakni soal apabila RUU Cipta Kerja disahkan hari ini.

Ia menyebutkan, sebanyak 55,5 persen setuju RUU Cipta Kerja disahkan. Sementara, ada 35,8 persen responden tidak setuju RUU sapu jagat itu disahkan dan 8,7 persen tidak memberikan jawaban.

"Kita hanya tanyakan pada yang pernah dan mengerti, dari 13,3 persen itu, mayoritas mengatakan 55,5 persen mengatakan setuju RUU Ciptaker disahkan dan 35,8 tidak setuju disahkan," ujar dia.

Yunarto mengatakan, dari 55,5 persen responden yang memilih setuju RUU Cipta Kerja disahkan, alasan utama mereka adalah untuk stimulus ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Sementara itu, mereka yang milih tidak setuju RUU Cipta Kerja disahkan, disebabkan karena proses pembahasan RUU tidak transparan.

Baca juga: Audiensi dengan Pimpinan DPR, Perwakilan Buruh Ungkap Kekecewaan soal RUU Cipta Kerja

"Ini alasan utama responden yang setuju RUU Ciptaker disahkan adalah stimulus ekonomi, yang enggak setuju, karena proses RUU cipta kerja karena tak transparan," pungkas dia.

Survei Charta Politika dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 dengan metode wawancara melalui telepon.

Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
Kasus Jaksa Pinangki, ICW Sebut Empat Hal Ini Belum Terungkap

Kasus Jaksa Pinangki, ICW Sebut Empat Hal Ini Belum Terungkap

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X