Charta Politika : 47,3 Persen Responden Tak Mengerti RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 22/07/2020, 19:47 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sebanyak 47,3 responden pernah mendengar berita tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tetapi tidak mengerti RUU tersebut.

Yunarto juga mengatakan, terdapat 13,3 responden yang pernah mendengar berita RUU Cipta Kerja dan mengerti RUU tersebut. Sedangkan, 37,5 persen tak pernah mendengar berita tentang RUU Cipta Kerja.

"Kita tanya soal awareness terhadap RUU Cipta Kerja, ini catatan hanya 13,3 persen yang mengatakan pernah mendengar dan mengerti mengerti Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 47,3 persen pernah dan tidak mengerti RUU Cipta Kerja," kata Yunarto saat memaparkan hasil survei Trend Tiga Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Amnesty Kecam Kekerasan Polisi terhadap Demonstran RUU Cipta Kerja

Yunarto mengatakan, responden juga diberikan pertanyaan, yakni soal apabila RUU Cipta Kerja disahkan hari ini.

Ia menyebutkan, sebanyak 55,5 persen setuju RUU Cipta Kerja disahkan. Sementara, ada 35,8 persen responden tidak setuju RUU sapu jagat itu disahkan dan 8,7 persen tidak memberikan jawaban.

"Kita hanya tanyakan pada yang pernah dan mengerti, dari 13,3 persen itu, mayoritas mengatakan 55,5 persen mengatakan setuju RUU Ciptaker disahkan dan 35,8 tidak setuju disahkan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yunarto mengatakan, dari 55,5 persen responden yang memilih setuju RUU Cipta Kerja disahkan, alasan utama mereka adalah untuk stimulus ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Sementara itu, mereka yang milih tidak setuju RUU Cipta Kerja disahkan, disebabkan karena proses pembahasan RUU tidak transparan.

Baca juga: Audiensi dengan Pimpinan DPR, Perwakilan Buruh Ungkap Kekecewaan soal RUU Cipta Kerja

"Ini alasan utama responden yang setuju RUU Ciptaker disahkan adalah stimulus ekonomi, yang enggak setuju, karena proses RUU cipta kerja karena tak transparan," pungkas dia.

Survei Charta Politika dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 dengan metode wawancara melalui telepon.

Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.