Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Charta Politika : 47,3 Persen Responden Tak Mengerti RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 22/07/2020, 19:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sebanyak 47,3 responden pernah mendengar berita tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tetapi tidak mengerti RUU tersebut.

Yunarto juga mengatakan, terdapat 13,3 responden yang pernah mendengar berita RUU Cipta Kerja dan mengerti RUU tersebut. Sedangkan, 37,5 persen tak pernah mendengar berita tentang RUU Cipta Kerja.

"Kita tanya soal awareness terhadap RUU Cipta Kerja, ini catatan hanya 13,3 persen yang mengatakan pernah mendengar dan mengerti mengerti Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 47,3 persen pernah dan tidak mengerti RUU Cipta Kerja," kata Yunarto saat memaparkan hasil survei Trend Tiga Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Amnesty Kecam Kekerasan Polisi terhadap Demonstran RUU Cipta Kerja

Yunarto mengatakan, responden juga diberikan pertanyaan, yakni soal apabila RUU Cipta Kerja disahkan hari ini.

Ia menyebutkan, sebanyak 55,5 persen setuju RUU Cipta Kerja disahkan. Sementara, ada 35,8 persen responden tidak setuju RUU sapu jagat itu disahkan dan 8,7 persen tidak memberikan jawaban.

"Kita hanya tanyakan pada yang pernah dan mengerti, dari 13,3 persen itu, mayoritas mengatakan 55,5 persen mengatakan setuju RUU Ciptaker disahkan dan 35,8 tidak setuju disahkan," ujar dia.

Yunarto mengatakan, dari 55,5 persen responden yang memilih setuju RUU Cipta Kerja disahkan, alasan utama mereka adalah untuk stimulus ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Sementara itu, mereka yang milih tidak setuju RUU Cipta Kerja disahkan, disebabkan karena proses pembahasan RUU tidak transparan.

Baca juga: Audiensi dengan Pimpinan DPR, Perwakilan Buruh Ungkap Kekecewaan soal RUU Cipta Kerja

"Ini alasan utama responden yang setuju RUU Ciptaker disahkan adalah stimulus ekonomi, yang enggak setuju, karena proses RUU cipta kerja karena tak transparan," pungkas dia.

Survei Charta Politika dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 dengan metode wawancara melalui telepon.

Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com