Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Prabowo Tertinggi meski Cenderung Turun

Kompas.com - 22/07/2020, 20:03 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut elektabilitas Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling tinggi apabila pemilihan presiden dilakukan saat ini.

Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya pada 6 hingga 12 Juli 2020 lalu.

"Posisi pertama Pak Prabowo Subianto, nomor dua Mas Ganjar Pranowo, nomor tiga Anies Baswedan," kata Yunarto dalam webinar bertajuk Tren 3 Bulan, Kondisi Politik, Hukum, pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Survei Charta Politika: 73,1 Persen Setuju Reshuffle

Menurut Yunarto, elektabilitas Prabowo berada di angka 17,5 persen. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,9 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 15 persen.

Kemudian disusul mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno 11,2 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 10,1 persen dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 4,0 persen.

Elektabilitas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir masing-masing sebesar 2,1 persen. Sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,7 persen, Menko Polhukam Mahfud MD 1,3 persen dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 1 persen.

Meskipun tertinggi, Yunarto mengatakan, elektabilitas Prabowo menurun dibandingkan survei Charta Politika pada Mei lalu.

"Pak Prabowo nomor satu tetapi ternyata terus turun. Pada bulan Mei ada 22 persen sekarang ada di 17 persen," ujarnya. 

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar Unggul dari Anies dan Prabowo

Yunarto menambahkan, kenaikan tajam justru terjadi pada elektabilitas Ganjar dan Ridwan Kamil. Sandiaga Uno mengalami angka statis sedangkan Anies cenderung menurun.

"Sehingga saya bisa mengatakan untuk Ganjar, Kang Emil, di situasi pandemi ini adalah panggung besar untuk mereka tiga bulan masa penanganan covid ternyata berkorelasi linier dengan elektabilitas yang terus menanjak," ucap dia.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon dan menggunakan simple random sampling.

Jumlah sampel sebanyak 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com