KLHK Benarkan Temuan BPK soal Uang Negara di Rekening Pribadi Pejabat, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 22/07/2020, 18:27 WIB
Gedung BPK Gedung BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membenarkan adanya temuan anggaran negara yang disimpan di dalam rekening pribadi salah satu pejabat KLHK.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Nugraha mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan KLHK tahun anggaran 2019.

Nunu mengatakan, BPK telah merekomendasikan KLHK untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal tersebut.

Baca juga: BPK Sebut 5 Kementerian/Lembaga Pakai Rekening Pribadi, Ini Daftarnya

Terutama untuk menentukan status hukum uang yang disimpan tersebut dan menindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.

"Atas dasar rekomendasi tersebut, Menteri LHK menginstruksikan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) untuk memerintahkan Kepala Balai Besar Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Timur untuk melakukan koordinasi dengan para pihak terkait untuk memperoleh kejelasan proses hukum kasusnya," ujar Nunu kepada Kompas.com, Rabu (22/7/2020).

Selain itu, kata dia, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar juga telah memerintahkan dirjen dan irjen direktorat terkait untuk mengawal penyelesaiannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nunu mengatakan, kejadian tersebut bermula pada tahun 2003 yaitu terkait kasus tangkapan ekspor kayu ilegal berupa 7 kontainer kayu jenis ulin S2S.

Baca juga: Soal Temuan BPK, Bawaslu: Kesalahan Administrasi, Tak Ada Niat Fraud

Selanjutnya, barang bukti dari kasus tersebut dilelang pada tahun 2004 oleh Kantor Lelang Negara Surabaya.

Hasil bersih lelang tersebut sebesar Rp 121.869.000 dan disimpan dalam rekening atas nama Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur dan Bendahara Penerima saat itu.

"Seiring terjadinya mutasi dan pergantian pejabat, belum tuntasnya penyelesaian kasus ekspor kayu ilegal tersebut, dan pertimbangan proses hukum belum tuntas, maka uang hasil lelang masih berstatus barang bukti perkara sehingga belum dilakukan penyetoran ke kas negara," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.