Survei Charta Politika: 73,1 Persen Setuju Reshuffle

Kompas.com - 22/07/2020, 17:43 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya seusai memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya seusai memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana resuhffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana resuhffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

"Sebanyak 73,1 persen mengatakan setuju (resuhffle). Ini lebih esktrem dibandingkan dengan kemarin saya sempat juga mengikuti rilis mas Burhan ( survei indikator) 64 atau 65 persen mengatakan setuju," kata Yunarto dalam konferensi pers hasil survei Trend Tiga Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

"Di survei kami 73,1 persen menyatakan setuju dengan reshuffle," lanjut dia.

Yunarto mengatakan, hasil survei lain juga menunjukkan, sebanyak 49,7 persen responden puas dengan kinerja menteri-menteri kabinet Indonesia Maju dan sebanyak 44,1 persen tidak puas.

Di samping itu, Yunarto memaparkan menteri-menteri kabinet yang dinilai berkinerja terbaik.

Ia mengatakan, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto paling berkinerja terbaik sebanyak 12,8 persen. Menyusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani (11,5 persen) dan Menteri BUMN Erick Thohir (5,8 persen).

Kemudian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (4,2 persen), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2,6 persen), dan Menteri Sosial Juliari Batubara (2,2 persen).

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Terakhir, ada nama Mendikbud Nadiem Makarim (2 persen), mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti (1,7 persen), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (1,5 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,2 persen) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (1 persen).

Survei Charta Politika dilakukan pada 6-12 Juli 2020 dengan melibatkan 2.000 responden dengan metode simple random sampling di seluruh Indonesia.

Survei dilakukan melalui telepon karena adanya pandemi Covid-19.

Adapun, margin of error rata-rata sebesar kurang lebih sebesar 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X