Mahfud Minta Satgas Operasi di Papua Jangan Lakukan Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri, dan BIN di Papua tidak terpancing untuk bertindak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat berdialog dengan Satgas Operasi di Timika, Papua, Rabu (22/7/2020).

"Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu sore.

Baca juga: Pengertian HAM Menurut John Locke

Mahfud mengimbau agar pasukan dapat mengedepankan pendekatan hukum dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan.

Mahfud mengatakan, bahwa tugas pemerintah, TNI, dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua.

Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

"Jangan sampai karena kita fokus menangani Covid, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita," kata Mahfud.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tak Prioritaskan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Mahfud mengatanan tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Artinya, kata dia, menjaga keutuhan integrasi dan teritori agar tidak terpecah.

"Terkait hal ini, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata," katanya.