Wapres: Pemerintah Bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 11:30 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah membentuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka penanganan Covid-19.

Program tersebut dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

"Tujuan utama program PEN adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha," ujar Ma'ruf dalam Launching Buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional yang digelar INDEF secara daring, Senin (13/7/2020).

Ia mengatakan, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 Kini Rp 695,2 Triliun, Ini Penjelasan Wapres

PEN sendiri, kata dia, memegang prinsip asas keadilan sosial yang tujuannya untuk memakmurkan rakyat meski di tengah situasi pandemi.

"Program ini ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam penerapan kebijakan," kata dia.

Termasuk juga untuk pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan agar sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Ia mengatakan, bentuk konkret pelaksanaan program PEN adalah penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara.

Baca juga: Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun sebagai salah satu upaya lainnya dalam penanganan Covid-19.

Penetapan anggaran itu dilakukan dengan melakukan perubahan APBN 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020.

Kemudian Perpres tersebut disesuaikan lagi dengan Perpres 72/2020 dengan menetapkan defisit sampai Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Nasional
Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Nasional
Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X