Kemenkes Keluarkan Panduan Persalinan di Masa Pandemi Covid-19

Kompas.com - 20/07/2020, 13:38 WIB
Ilustrasi seorang suami membantu istrinya melahirkan. ThinkstockIlustrasi seorang suami membantu istrinya melahirkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) telah menetapkan aturan persalinan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 kepada ibu yang melahirkan di masa pandemi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, aturan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/III/2878/2020 tentang Kesiapsiagaan Rumah Sakit Rujukan dalam Penanganan Rujukan Maternal dan Neonatal Dengan Covid-19.

"Dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan dalam pencapaian target penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir harus tetap dilaksanakan," ujar Abdul Kadir sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenkes, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Kemenkes Salurkan Rp 606 Miliar untuk Insentif Tenaga Kesehatan

Dia melanjutkan, rincian aturannya antara lain persalinan ibu dengan kasus suspek atau probable harus dilakukan di rumah sakit rujukan Covid-19.

Kemudian, mengingat banyaknya kasus Covid-19, baik kasus konfirmasi, suspek, maupun probable, perlu diterapkan protokol kesehatan bagi ibu hamil yang juga mempunyai risiko untuk menderita penyakit Covid-19.

"Lalu, setiap ibu hamil yang akan melakukan persalinan diimbau untuk melakukan screening Covid-19 pada tujuh hari sebelum hari persalinan," ungkap Abdul Kadir.

Dia melanjutkan, pada masa pandemi Covid-19 ini rumah sakit rujukan agar melaksanakan pelayanan maternal dan neonatal dengan memperhatikan kewaspadaan isolasi bagi seluruh pasien, antara lain:

Baca juga: Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Pertama, untuk mengurangi transmisi udara, dapat menggunakan delivery chamber untuk pelayanan persalinan pervaginam.

Kedua, melakukan tindakan di ruang operasi dengan tekanan negatif bila ada, atau melakukan modifikasi aliran udara.

Ketiga, memiliki ketersediaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar bagi tenaga kesehatan pemberi pelayanan maternal dan neonatal.

Abdul Kadir mengatakan, SE tersebut telah disebarkan kepada kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia, para direktur rumah sakit rujukan COVID-19, para direktur rumah sakit vertikal, direktur rumah sakit rujukan nasional, provinsi, dan regional.

Baca juga: Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X