Kompas.com - 17/07/2020, 19:40 WIB
Seorang tenaga kesehatan memakai alat pelindung diri sebelum memberikan makanan kepada pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Bandung, Jawa Barat, Senin (13/7/2020). Kementerian Kesehatan menyebut anggaran untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 mencapai Rp1,9 triliun baik di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan institusi kesehatan pusat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISISeorang tenaga kesehatan memakai alat pelindung diri sebelum memberikan makanan kepada pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Bandung, Jawa Barat, Senin (13/7/2020). Kementerian Kesehatan menyebut anggaran untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 mencapai Rp1,9 triliun baik di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan institusi kesehatan pusat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan memberikan dana insentif penanganan Covid-19 kepada lebih dari 195.000 tenaga kesehatan dengan total senilai Rp 606 miliar. 

"Insentif yang sudah dibayarkan kepada 195.055 orang tenaga medis dan tenaga kesehatan sebesar Rp 606.372.333.784," kata Kepala Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/7/2020). 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah insentif yang dibayarkan oleh pemerintah tersebut meningkat sejak tanggal 8 Juli 2020 sebanyak Rp 284,5 miliar yang disalurkan kepada 94.057 tenaga kesehatan.

Baca juga: Muhadjir: Persoalannya Bukan Lagi Tak Ada APD, tetapi Kepatuhan Tenaga Kesehatan

Selain insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, Kementerian Kesehatan menyalurkan santunan kematian bagi 43 orang tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas menangani pasien Covid-19 dengan total Rp 12,9 miliar.

Anggaran santunan kematian tersebut meningkat sejak tanggal 8 Juli 2020 yang telah tersalurkan Rp 9,6 miliar dari total alokasi anggaran Rp 60 miliar untuk 32 orang tenaga kesehatan yang telah gugur.

Total anggaran insentif tenaga kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yakni Rp 1,9 triliun untuk tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pencairan dana insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 ini telah disederhanakan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Baca juga: 11 Orang Termasuk Tenaga Medis RSUP Haji Adam Malik Positif Covid-19

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan yang baru tersebut, proses verifikasi dan pengusulan insentif disederhanakan.

Selain itu, pengusulan insentif untuk tenaga kesehatan bisa dilakukan oleh pimpinan rumah sakit langsung ke Kementerian Kesehatan untuk mempercepat proses.

Insentif penanganan Covid-19 diberikan kepada dokter spesialis dengan besaran Rp 15 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp 10 juta per orang per bulan, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Nasional
Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.