Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Diminta Evaluasi Program New Normal

Kompas.com - 20/07/2020, 12:22 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19.

Hal ini menyusul terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Hingga Minggu (19/7/2020), Indonesia mencatat 86.521 kasus Covid-19.

"Pemerintah sudah sepatutnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang telah diambil. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas seluruh institusi negara dalam penanganan Covid-19. Kasus positif yang semakin meningkat tidak bisa dibiarkan terus bertambah," kata Saleh saat dihubungi, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Epidemiolog Nilai Warga Jakarta Belum Siap New Normal, PSBB Harus Dilanjutkan

Ia menilai, kebijakan new normal atau kenormalan baru yang disusun pemerintah tidak efektif.

Menurut dia, kenormalan baru malah membuat masyarakat lengah dengan virus corona dan mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Jujur saja, program new normal atau adaptasi dengan kebiasaan baru yang diterapkan pemerintah tidak efektif. Malah, saya menilai orang-orang makin merasa aman dengan situasi yang ada," ujar Saleh.

"Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Bahkan, banyak juga yang sudah kembali menjalani hari-harinya sebagaimana sebelum Covid-19 ada di Indonesia," kata dia. 

Politikus PAN itu mendesak pemerintah segera mengambil langkah progresif dalam penanganan Covid-19.

Saleh pun meminta agar pemerintah melibatkan seluruh pihak yang berkompeten, seperti pakar dan lembaga riset.

"Selain para dokter dan tenaga kesehatan, pemerintah harus memberdayakan para ahli virus baik dari perguruan tinggi maupun dari berbagai lembaga riset dan penelitian yang ada. Semua pendapat dan masukan harus didengar. Selanjutnya, masukan itu diramu sedemikian rupa untuk merumuskan langkah dan strategi baru dalam melawan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil, Ganti New Normal dengan AKB karena Dinilai Elitis, Sampai Ditelepon Jokowi

Selain itu, Saleh meminta pemerintah memperhatikan para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Ia mengatakan, keselamatan tenaga kesehatan menjadi juga menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

"Perhatian pada tenaga kesehatan ini penting. Insentif yang dijanjikan pemerintah harus segera dibagikan. Jangan sampai alasan pendataan, insentif terlambat dibagikan kepada mereka. Sebelum mereka melindungi pasien, kita harus memastikan keselamatan mereka," ucap Saleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com