Sambangi KPK, Bawaslu Bahas Pemberantasan Politik Uang pada Pilkada 2020

Kompas.com - 16/07/2020, 16:41 WIB
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/7/2020).   Fritz Edward Siregar mendatangii KPK untuk berdiskusi dan konsultasi tentang Pilkada 2020 terkait  daerah yang berpotensi tinggi kerawanan politik uang dan masuk dalam indeks kerawanan Pilkada 2020 .  ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz *** Local Caption ***   ANTARAFOTO/RENO ESNIRAnggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Fritz Edward Siregar mendatangii KPK untuk berdiskusi dan konsultasi tentang Pilkada 2020 terkait daerah yang berpotensi tinggi kerawanan politik uang dan masuk dalam indeks kerawanan Pilkada 2020 . ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/7/2020).

Fritz mengatakan, kedatangannya itu untuk berkoordinasi dengan KPK terkait pemberantasan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Saya hadir dalam diskusi dengan KPK terkait dengan politik uang di Pilkada 2020. Bagaimana strategi Bawaslu dan bagaimana indeks kerawanan pilkada yang sudah pernah dilakukan ataupun sudah pernah dihasilkan oleh Bawaslu," kata Fritz, seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Bawaslu Sebut Praktik Politik Uang Sulit Dibuktikan karena Saksi Minim

Menurut Fritz, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait upaya memberantas politik uang.

Ia melanjutkan, dalam diskusi itu, pihaknya membahas kemungkinan kolaborasi antara Bawaslu dan KPK.

"Bagaimana kemungkinan untuk kolaborasi antara Bawaslu dan KPK di masa yang akan datang terkait pemberantasan tindak pidana politik uang dan bagaimana hambatan-hambatan yang dialami Bawaslu dalam penegakan tindak pidana politik uang," kata Fritz.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bawaslu Sebut Politik Uang dan Netralitas ASN Masuk Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Pertemuan itu, lanjut Fritz, juga membahas kasus politik uang yang terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnnya.

"Bagaimana dengan hubungannya dengan incumbent sekarang dan bagaimana dengan kasus-kasus politik uang yang selama ini terjadi di tahun 2019," ujar Fritz.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.