Kompas.com - 03/07/2020, 08:55 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyebut bahwa larangan politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah diatur dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Namun demikian, Abhan mengakui bahwa pada praktiknya penegakan aturan tersebut masih terkendala.

"Penegakan hukumnya agak repot ada kendala," kata Abhan dalam diskusi yang digelar secara daring, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Bawaslu Sebut Politik Uang dan Netralitas ASN Masuk Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Menurut Abhan, UU Pilkada menyebutkan larangan praktik politik uang berlaku di sepanjang tahapan. Tidak hanya sebatas tahapan kampanye, masa tenang, maupun hari H pencoblosan.

Hukuman atas praktik ini bisa dijatuhkan pada siapapun pihak yang terlibat, tidak hanya pemberi, melainkan juga penerima.

Hal itulah yang menurut Abhan justru menjadi kendala dalam penegakan aturan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, seandainya penerima politik uang melaporkan pihak pemberi, penerima juga bisa dikenai sanksi. Untuk itu, sulit membuktikan praktik politik uang karena minimnya saksi.

"Saksi penerima itu ternyata susah. Karena orang tidak akan mau menjadi saksi sebagai pelapor karena dia sendiri akan kena (sanksi) sebagai pihak penerima," ujar Abhan.

Abhan menjelaskan, sanksi yang dapat dikenakan pada pihak yang terbukti terlibat politik uang bisa berupa pidana maupun sanksi administrasi.

Pasal 187A Ayat (1) UU Pilkada menyebutkan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 tahun dan paling lama 72 tahun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecewa dengan Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Angin Anggap Hakim Tak Pertimbangan Bukti dari 2 Pihak

Kecewa dengan Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Angin Anggap Hakim Tak Pertimbangan Bukti dari 2 Pihak

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Turun 17 Persen, tapi Kematian Naik 36 Persen

Kemenkes: Kasus Covid-19 Turun 17 Persen, tapi Kematian Naik 36 Persen

Nasional
Tangkap Tersangka yang Ubah APAR Jadi Tabung Oksigen, Bareskrim: Membahayakan

Tangkap Tersangka yang Ubah APAR Jadi Tabung Oksigen, Bareskrim: Membahayakan

Nasional
Kekerasan Oknum TNI AU, Stafsus Presiden Angkie: Ada Cara Lebih Bijak Respons Warga Disabilitas

Kekerasan Oknum TNI AU, Stafsus Presiden Angkie: Ada Cara Lebih Bijak Respons Warga Disabilitas

Nasional
Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Nasional
Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Nasional
Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Nasional
Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Nasional
Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Nasional
Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X