Pidato Penutupan Masa Sidang, Ketua DPR Sampaikan Catatan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 16/07/2020, 16:35 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan beberapa catatan kepada pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.

DPR, kata Puan, meminta pemerintah terus meningkatkan kinerja penanganan Covid-19 serta dampak yang mengikutinya.

Karena itu, pertama, DPR meminta pemerintah mempercepat efektivitas penyerapan anggaran penanganan Covid-19.

"Khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM," kata Puan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Buka Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan RUU Cipta Kerja

Kedua, DPR meminta pemerintah memperkuat program pelindungan sosial dan pemberdayaan rakyat dengan sasaran 40 persen masyarakat terbawah sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, DPR meminta pemerintah meningkatkan sinergi antarkementerian terkait dan pemerintah daerah dalam perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Pemerintah agar meningkatkan sinergi kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan DTKS secara berkesinambungan," ujar Puan Maharani.

Puan pun mengatakan DPR mendukung Badan Pemeriksa Keuangan untuk memitigasi penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Terima Draf RUU BPIP, Puan Minta Pertentangan RUU HIP Diakhiri

Selain itu, ia mengingatkan para anggota dewan agar di masa reses nanti turut memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dalam memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Masa reses DPR akan berlangsung mulai 17 Juli hingga 13 Agustus 2020.

"Pergunakanlah kesempatan masa reses ini, juga untuk menyampaikan kepada rakyat, tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat," kata Puan.

Baca juga: Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Program Bansos Pemerintah



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X