Salin Artikel

Pidato Penutupan Masa Sidang, Ketua DPR Sampaikan Catatan Penanganan Covid-19

DPR, kata Puan, meminta pemerintah terus meningkatkan kinerja penanganan Covid-19 serta dampak yang mengikutinya.

Karena itu, pertama, DPR meminta pemerintah mempercepat efektivitas penyerapan anggaran penanganan Covid-19.

"Khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM," kata Puan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Kedua, DPR meminta pemerintah memperkuat program pelindungan sosial dan pemberdayaan rakyat dengan sasaran 40 persen masyarakat terbawah sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, DPR meminta pemerintah meningkatkan sinergi antarkementerian terkait dan pemerintah daerah dalam perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Pemerintah agar meningkatkan sinergi kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan DTKS secara berkesinambungan," ujar Puan Maharani.

Puan pun mengatakan DPR mendukung Badan Pemeriksa Keuangan untuk memitigasi penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, ia mengingatkan para anggota dewan agar di masa reses nanti turut memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dalam memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Masa reses DPR akan berlangsung mulai 17 Juli hingga 13 Agustus 2020.

"Pergunakanlah kesempatan masa reses ini, juga untuk menyampaikan kepada rakyat, tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat," kata Puan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/16/16354431/pidato-penutupan-masa-sidang-ketua-dpr-sampaikan-catatan-penanganan-covid-19

Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke