Kompas.com - 16/07/2020, 16:28 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menilai, wacana pembubaran ataupun evaluasi Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh Presiden Joko Widodo adalah hal yang wajar di pemerintahan.

Menurut Nur, yang terpenting bagi Walhi saat ini adalah program penyelamatan dan pemulihan ekosistem gambut bisa tetap berjalan dan menjadi prioritas pemerintah.

"Evaluasi atas capaian maupun kinerja badan-badan yang dibentuk pemerintah, seperti BRG, itu hal yang biasa dalam pemerintahan," kata Nur kepada Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

"Yang terpenting adalah agenda penyelamatan dan pemulihan ekosistem gambut tetap bisa berjalan dan menjadi prioritas pemerintah," lanjut dia.

Baca juga: Penghematan Jadi Alasan Presiden Bubarkan Lembaga, Berapa Serapan Anggaran BRG?

Nur mengatakan, pemulihan dan penyelamatan lahan gambut adalah hal yang sangat penting tidak hanya untuk mengatasi kebakaran hutan.

Akan tetapi, juga penting untuk keanekaragaman hayati, ketersediaan air dan pangan bagi komunitas yang hidup di wilayah tersebut.

"Karena agenda ini sangat penting, dan tidak hanya sekedar pemadaman kebakaran ataupun yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat gambut melalui pertanian," ujar dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo berencana membubarkan 18 lembaga pemerintahan. Pembubaran itu dalam rangka efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pihaknya masih menelaah mana saja lembaga yang akan dibubarkan.

Ia pun hanya bisa mengungkap tiga lembaga yang kemungkinan akan dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satunya adalah Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk pada era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Badan ini berdiri berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016.

Menurut Moeldoko, meskipun pada praktiknya BRG cukup baik dalam merestorasi gambut, tetapi ada beberapa fungsi yang bertabrakan dengan lembaga lain.

"Tapi, nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementan, itu kira-kira yang sedang dikaji Kemenpan-RB," kata dia.

Baca juga: Menpan RB Sebut Visi Misi Presiden Jadi Dasar Evaluasi Pembubaran Lembaga

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.