Buka Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan RUU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak ada pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

"Sesuai dengan kondisi yang ada di gedung DPR pada saat ini, dari malam hari sampai pagi, banyak pengunjuk rasa di depan dan belakang gedung kita karena mendapatkan informasi yang keliru bahwa (ada pengesahan) RUU omnibus law dan RUU HIP," kata Dasco.

Baca juga: Mahfud dan 5 Menteri Sambangi DPR, Serahkan Surat Penundaan Pembahasan RUU HIP

Dasco menjelaskan, pimpinan DPR bersama pimpinan Baleg telah menyampaikan agenda Rapat Paripurna hari ini kepada massa aksi. Namun, massa aksi bergeming dan ingin menunggu hingga Rapat Paripurna selesai.

"Kami tadi telah mendampingi pimpinan Badan Legislasi, kami yakinkan bahwa hari ini tidak ada (pengesahan) RUU tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, Dasco mengimbau para anggota Dewan yang menghadiri rapat dapat mengikuti rapat secara tertib agar cepat selesai.

Ia mengaku khawatir dengan situasi pengunjuk rasa di luar gedung DPR.

"Saya mengimbau yang menyampaikan laporan bisa kita persingkat agar masyarakat pengunjuk rasa di luar bisa terpenuhi, bahwa memang tidak ada pengesahan RUU yang diolah sedemikian rupa sehingga dianggap kita tidak peka terhadap masyarakat," tutur Dasco.

Baca juga: DPR Terima Konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dari Pemerintah

Berdasarkan undangan rapat paripurna, ada lima agenda pembahasan dalam rapat hari ini. Pertama, laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan atas Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2020-2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Kedua, penyampaian laporan Komisi VI DPR atas Penetapan Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2020-2023, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Ketiga, penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2019 oleh Pemerintah.

Keempat, penyampaiannya laporan Badan Legislasi terhadap Hasil Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Kelima, pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

Baca juga: Ketua MPR Minta RUU HIP Diubah Jadi Penguatan BPIP

Adapun sebelum rapat digelar, Menko Polhukam Mahfud MD akan berkunjung ke DPR RI. Kedatangan Mahfud untuk menyampaikan langsung keputusan resmi pemerintah terkait penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Sementara itu, aksi massa terdiri dari buruh hingga mahasiswa, dengan jumlah diperkirakan hingga ribuan orang, berencana mengepung Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Mereka ingin menggagalkan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

"Sekitar 4.000 massa yang terdiri dari buruh, mahasiwa, dan elemen lainnya," ujar Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos saat dihubungi.

Baca juga: Buruh dan Mahasiswa Gelar Demo Tolak RUU Cipta Kerja, Ini Respons Pimpinan DPR

Nining mengatakan bahwa dalam aksi ini pihaknya menuntut penghentian pembahasan dan pembatalan RUU Cipta Kerja.

Ia menegaskan bahwa rencana aksi hari ini juga tak terlepas dari tidak adanya kepekaan anggota DPR terhdap aspirasi elemen masyarakat atas penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja.

"Wakil rakyat tidak lagi berperspektif melindungi rakyatnya, mau tidak mau kita harus turun ke jalan," kata dia.