Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pembubaran BRG, Nazir Foead: Kami Percaya Presiden Akan Ambil Keputusan Terbaik

Kompas.com - 16/07/2020, 13:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead angkat suara terkait wacana pembubaran lembaga yang telah ia pimpin sejak 2016 lalu.

BRG sebelumnya disebut oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sebagai satu dari 18 lembaga yang mungkin akan dihapus Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

"Kami percaya Presiden akan mengambil keputusan yang terbaik, dan sementara ini kita diperintahkan terus bekerja," kata Nazir menjawab pertanyaan Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

Ia menambahkan, saat ini yang tengah menjadi fokus pekerjaan BRG sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yaitu melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi kegiatan restorasi ekosistem gambut Indonesia yang rusak.

Sejak tahun 2016-2020, total kegiatan restorasi gambut yang telah dilaksanakan BRG di luar area konsesi telah mencapai 778.181 hektare. Pencapaian itu setara dengan 89 persen dari total target restorasi seluas 892.241 hektare.

Baca juga: Bisa Edukasi Masyarakat Tak Bakar Lahan Gambut, BRG Dinilai Tetap Dibutuhkan

"Di area konsesi, perkebunan dan kehutanan, BRG melakukan mendukung Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Kementerian Pertanian dalam supervisi/bimbingan teknis dimana pelaksana upaya restorasi merupakan tanggung jawab pemegang konsesi," ujarnya.

Adapun dukungan BRG di wilayah konsesi dalam rangka pelaksanaan supervisi mencapai 442.656 hektare atau 79.66 persen dari target 555.659 hektare.

Nazir mengaku, hingga kini dirinya belum mengetahui bagaimana nantinya kelangsungan program restorasi gambut akan dilaksanakan, bila wacana pembubaran BRG direalisasikan.

Termasuk, bagaimana nasib para karyawan yang kini turut mendukung kegiatan operasional BRG.

"Kami belum menerima informasi secara langsung tentang pembubaran BRG dari Presiden. Arahan Presiden kepada BRG hingga hari ini terus bekerja, konsisten memantau dan menjaga kebasahan gambut, serta mendorong perbaikan tata kelola ekosistem gambut," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com