Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRG Sebut Penurunan Titik Panas di Lahan Gambut Capai 90 Persen

Kompas.com - 01/04/2019, 19:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead menyatakan pihaknya berhasil menekan kemunculan titik panas (hotspot) di 2,5 juta hektar lahan gambut hingga 90 persen pada tahun 2018.

Ia memaparkan, BRG diberi target merestorasi 2,5 juta hektar lahan gambut oleh pemerintah. Ia mengatakan 2,5 juta hektar lahan gambut itu terdiri dari 1,1 juta hektar lahan nonkonsesi dan 1,4 juta hektar lahan konsesi.

"Di 2018, masih ada penurunan, 91,4 persen (titik panas) di lahan nonnkonsesi. Dan penurunan 92,98 persen di lahan konsesi. Bedanya 1,5 persen. Jadi bisa dibilang cukup lumayan efektif menjaga kebakaran di 2018 dalam keadaan kering," ujar Nazir saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Titik Panas di Riau Meningkat Tajam, Ada 156 Tersebar di 11 Wilayah

Ia menambahkan, sejak BRG dibentuk, terjadi tren penurunan tren penurunan titik panas hingga di atas 90 persen. Awalnya titik panas berjumlah 70.971 pada tahun 2015 saat terjadi kebakaran hutan besar di Sumatera dan Kalimantan.

Ia mengatakan tahun 2019 Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Karenanya, BRG akan meningkatkan kewaspasaan agar jumlah titik panas tak kembali membesar.

"Di tahun 2019 ini kami harus berjaga-jaga karena mungkin akan lebih kering dari 2018. Tapi melihat capaian yang telah ada di tiga tahun lalu, kami harus optimis bahwa kami bisa mengatasi di 2019," ucap Nazir.

"Jadi harus deteksi dini. Nah, kami tadi kami laporkan ke Pak Wapres, kami memasang alat yang memantau ke titik-titik kebasahan dan titik kekeringan. Itu bagian dari deteksi dini," lanjut Nazir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com