Buruh dan Mahasiswa Gelar Demo Tolak RUU Cipta Kerja, Ini Respons Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menegaskan, tidak ada pengesahan RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (16/7/2020) ini. Hal itu ia katakan dalam merespons rencana aksi buruh hingga mahasiswa menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Bahwa tidak benar hari ini dikabarkan Rapat Paripurna ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU omnibus law (Cipta Kerja)," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Ribuan Buruh hingga Mahasiswa Kepung DPR

Dasco mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa dalam merespons suatu informasi. Menurutnya, informasi yang tidak benar hanya membuat situasi tidak kondusif.

"Kami imbau kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan alim ulama untuk kemudian mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar, yang berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin membuat situasi tidak kondusif," tuturnya.

Baca juga: Perketat Keamanan Aksi Demo Buruh, Polisi Imbau Massa Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Hari ini, DPR menggelar rapat paripurna penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam agenda resmi, rapat paripurna akan dilaksanakan pukul 13.30 WIB, dengan lima agenda pembahasan.

Pertama, laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Atas Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2020-2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Kedua, penyampaian laporan Komisi VI DPR atas Penetapan Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen nasional (BPKN) Periode 2020-2023, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Baca juga: Aksi Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Bentuk Tim agar Massa Patuh Protokol Kesehatan

Ketiga, penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2019 oleh Pemerintah.

Keempat, penyampaiannya laporan Badan Legislasi terhadap Hasil Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Kelima, pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

Adapun sebelum rapat digelar, Menko Polhukam Mahfud MD akan berkunjung ke DPR RI. Kedatangan Mahfud untuk menyampaikan langsung keputusan resmi pemerintah terkait penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja di DPR, Massa Aksi Akan Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Sementara itu, aksi massa terdiri dari buruh hingga mahasiswa, dengan jumlah diperkirakan hingga ribuan orang, berencana mengepung Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Mereka ingin menggagalkan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

"Sekitar 4.000 massa yang terdiri dari buruh, mahasiwa, dan elemen lainnya," ujar Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos saat dihubungi.

Baca juga: Aksi di Depan DPR, LMND Tegaskan RUU Cipta Kerja Bikin Sengsara Rakyat

Nining menjelaskan, sebelum mendatangi Gedung DPR, massa demonstrasi akan terlebih dulu berkumpul di sekitar fly over Taman Ria, Senayan, sekitar pukul 10.00 WIB. Ia mengatakan bahwa dalam aksi ini pihaknya menuntut penghentian pembahasan dan pembatalan RUU Cipta Kerja.

Nining menegaskan bahwa rencana aksi hari ini juga tak terlepas dari tidak adanya kepekaan anggota DPR terhadap aspirasi elemen masyarakat atas penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja.

"Wakil rakyat tidak lagi berperspektif melindungi rakyatnya, mau tidak mau kita harus turun ke jalan," kata dia.