Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Bentuk Tim agar Massa Patuh Protokol Kesehatan

Kompas.com - 16/07/2020, 11:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kelompok buruh, pekerja, dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) sekaligus Juru Bicara Gebrak, Nining Elitos mengatakan, aksi demonstrasi guna menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Aksi batalkan omnibus law RUU Cipta Kerja, massa aksi akan menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, hand sanitizer, ada tim masing-masing organisasi yang mengatur ditambah perangkat," kata Nining saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Ribuan Buruh hingga Mahasiswa Kepung DPR

Dalam keterangan tertulis, Gebrak menyebutkan, aksi demonstrasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja akan dihadiri 5.000 orang anggota.

"Di Jakarta, sebanyak 5.000 orang anggota organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan Gebrak turun menggeruduk DPR dalam aksi unjuk rasa penolakan omnibus law," demikian bunyi keterangan tertulis Gebrak.

Tak hanya itu, aksi ini juga akan berlangsung di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Makasar, Jambi, Surabaya, dan Lampung.

Dengan demikian, total ada puluhan ribu massa GEBRAK dari gerakan buruh, petani, mahasiswa, gerakan perempuan, LSM, pelajar yang turun di provinsi-provinsi tersebut.

Baca juga: Aksi di Depan DPR, LMND Tegaskan RUU Cipta Kerja Bikin Sengsara Rakyat

Dalam rilis yang sama, Nining menilai, gagasan ekonomi mengucur ke bawah atau trickle down economy yang mendasari RUU Cipta Kerja merupakan pembenaran untuk memperkaya oligarki dan memiskinkan mayoritas rakyat.

Di antaranya, kata Nining, dengan memperburuk kondisi kerja, upah, memudahkan PHK, dan merusak lingkungan.

"Bagaimana mungkin omnibus law ingin menciptakan lapangan kerja dengan memudahkan PHK? Pasar kerja fleksibel sama dengan memaksa rakyat bekerja dalam perbudakan modern. Rakyat bekerja keras tapi miskin karena keringatnya untuk pemilik modal," kata Nining.

Baca juga: Survei SMRC: 74 Persen Masyarakat Belum Tahu Ada RUU Cipta Kerja

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com