Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kompas.com - 13/07/2020, 20:09 WIB
Petugas medis Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan uji cepat (rapid test) massal Covid-19 dengan skema drive thru di GOR Pajajaran, Bogor, Sabtu (4/4/2020). Sebanyak 128 orang dalam pemantauan (ODP) mengikuti rapid test ini dari target 284 orang. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPetugas medis Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan uji cepat (rapid test) massal Covid-19 dengan skema drive thru di GOR Pajajaran, Bogor, Sabtu (4/4/2020). Sebanyak 128 orang dalam pemantauan (ODP) mengikuti rapid test ini dari target 284 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tri Hesty Widyastoeti mengatakan, pihaknya belum mengatur sanksi untuk rumah sakit yang melanggar batas tertinggi biaya tes cepat atau rapid test.

Kemenkes menyatakan akan melihat dulu perkembangan implementasi Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi.

"Memang saat ini kami belum membuat suatu peraturan yang menyatakan bahwa sanksinya seperti apa. Tetapi ke depan akan kami lihat perkembangan SE ini bagaimana," ujar Hesty dalam talkshow yang digelar daring oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Semua RS

Hesty mengaku optimistis rumah sakit akan mematuhi arahan dalam SE tersebut.

Terlebih, saat ini banyak distributor alat rapid test yang ikut membantu menyeimbangkan harga di pasaran.

"Itu tentu lebih membantu rumah sakit. Sehingga sebetulnya tak perlu sanksi yang betul-betul (ketat)," tambah Hesty.

Baca juga: Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Hesty mengatakan batasan tertinggi tarif pelaksanaan rapid test berlaku untuk semua rumah sakit yang memberikan layanan pemeriksaan tersebut.

Selain itu, batasan biaya sebesar Rp 150.000 juga diperuntukkan bagi pasien yang melakukan rapid test secara mandiri.

"Iya (berlaku bagi semua RS). Ini untuk yang memberikan pemeriksaan rapid test semuanya dan ini untuk pasien mandiri ya. Bukan yang dari bantuan pemerintah atau screening," ujar Hesty.

"Ini untuk pasien mandiri yang mana pasien itu meminta pemeriksaan rapid test. Maka diharapkan harganya Rp 150.000," lanjutnya menegaskan.

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
Beredar Surat Tugas dan Surat Edaran Palsu, KPK Minta Masyarakat Waspada

Beredar Surat Tugas dan Surat Edaran Palsu, KPK Minta Masyarakat Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X