Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah harus menetapkan formula agar rapid test Covid-19 agar dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia meminta agar pemerintah dapat menggratiskan rapid test Covid-19 bagi masyarakat tidak mampu.

"Seharusnya pemerintah menggratiskan rapid test untuk masyarakat tidak mampu. Harus ada formulasi aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin, dan tidak mampu dapat menjalani rapid test dengan biaya ditanggung pemerintah," kata Netty dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Massal

Menurut Netty, ketersediaan dan keterjangkauan rapid test Covid-19 menjadi penting di tengah kebijakan new normal atau kenormalan baru yang disusun pemerintah.

Politikus PKS itu mengatakan, pelindungan kesehatan bagi masyarakat harus diperkuat.

"Kebutuhan masyarakat akan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai syarat bepergian dengan transportasi umum tentu makin tinggi. Kasihan jika rakyat tidak bisa mobilitas karena biayanya mahal. Begitu juga para karyawan yang mau kembali bekerja dan perusahaan mensyaratkan ada surat keterangan bebas Covid-19, sementara tidak membiayai tes," ucapnya.

Netty menilai, penetapan batas tarif tertinggi rapid test sebesar Rp 150.000 yang ditetapkan Kemenkes tidak sepenuhnya memberikan solusi.

Baca juga: Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Ia mengatakan, di lain sisi pemerintah tidak memerhatikan harga alat tes di tingkat distributor dan komponen biaya lainnya yang timbul.

"Pemerintah seharusnya memberi subsidi atas kelebihan biaya yang dikeluarkan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat tes dengan harga terjangkau dan valid hasilnya untuk menekan biaya," tuturnya.

"Jika ada produksi dalam negeri yang bagus, kenapa harus gunakan yang impor?" imbuh Netty.