Indonesia Dinilai Kehilangan Golden Time Antisipasi Penyebaran Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) Ahmad Arif menilai, Indonesia kehilangan golden time atau momentum terbaik dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kita kehilangan golden time dalam menangani pandemi ini, Januari, Februari malah denial, penyangkalan tehadap risiko," kata Arif, Senin (13/7/20202).

Arif mengatakan, selain terlambat dalam antisipasi, kemampuan untuk melakukan tes juga dinilai belum baik.

"Kasus ditemukan pada Maret, ini sebenarnya bukan kasus pertama kalau dari kajian beberapa epidemolog," ujar Ahmad Arif.

"Ini adalah kasus pertama yang ditemukan dan dilaporkan, sebelumnya sudah diduga ada, tapi waktu itu kemampuan tes masih bermasalah," kata dia.

Baca juga: Gugus Tugas: Tantangan Indonesia, Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Menurut Arif, banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal, selain karena wabahnya sudah meluas, juga akibat tenaga kesehatan tidak menyadari dirinya terpapar.

"Dan Maret, seiring banyak meninggalnya tenaga kesehatan saat itu, sebenarnya karena wabah sudah beredar cukup luas di masyarakat. Banyak tenaga kesehatan yang tidak tahu dia tertular dari pasien yang sebenarnya (positif) sudah banyak," kata Arif.

Sorotan new normal

Kemudian, Arif menyoroti kebijakan perintah yang saat ini sudah mencanangkan kebijakan new normal. Dalam sejumlah pernyataan, pejabat Indonesia terlihat mendorong masyarakat untuk mulai beraktivitas meski dengan menerapkan protokol kesehatan.

Akan tetapi, menurut dia, masih banyak kalangan masyarakat banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, karena menganggap kampanye new normal diinterpretasikan sebagai kondisi yang sudah normal.

Baca juga: Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa New Normal Kini Direvisi Pemerintah...

"Kasus semakin meningkat dan kita dihadapkan pada situasi yang seolah-olah sudah normal dan kewaspadaan masyarakat jauh berkurang. Di banyak daerah, (terlihat) bagaimana protokol kesehatan diabaikan,” kata Arif.

"Kampanye new normal sukses disuarakan pemerintah, di sisi yang lain melemahkan kesiapsiagaan masyarakat," tutur wartawan Harian Kompas ini.