Indonesia Dinilai Kehilangan Golden Time Antisipasi Penyebaran Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 18:01 WIB
Warga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu  pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaWarga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) Ahmad Arif menilai, Indonesia kehilangan golden time atau momentum terbaik dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kita kehilangan golden time dalam menangani pandemi ini, Januari, Februari malah denial, penyangkalan tehadap risiko," kata Arif, Senin (13/7/20202).

Arif mengatakan, selain terlambat dalam antisipasi, kemampuan untuk melakukan tes juga dinilai belum baik.

"Kasus ditemukan pada Maret, ini sebenarnya bukan kasus pertama kalau dari kajian beberapa epidemolog," ujar Ahmad Arif.

"Ini adalah kasus pertama yang ditemukan dan dilaporkan, sebelumnya sudah diduga ada, tapi waktu itu kemampuan tes masih bermasalah," kata dia.

Baca juga: Gugus Tugas: Tantangan Indonesia, Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Menurut Arif, banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal, selain karena wabahnya sudah meluas, juga akibat tenaga kesehatan tidak menyadari dirinya terpapar.

"Dan Maret, seiring banyak meninggalnya tenaga kesehatan saat itu, sebenarnya karena wabah sudah beredar cukup luas di masyarakat. Banyak tenaga kesehatan yang tidak tahu dia tertular dari pasien yang sebenarnya (positif) sudah banyak," kata Arif.

Sorotan new normal

Kemudian, Arif menyoroti kebijakan perintah yang saat ini sudah mencanangkan kebijakan new normal. Dalam sejumlah pernyataan, pejabat Indonesia terlihat mendorong masyarakat untuk mulai beraktivitas meski dengan menerapkan protokol kesehatan.

Akan tetapi, menurut dia, masih banyak kalangan masyarakat banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, karena menganggap kampanye new normal diinterpretasikan sebagai kondisi yang sudah normal.

Baca juga: Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa New Normal Kini Direvisi Pemerintah...

"Kasus semakin meningkat dan kita dihadapkan pada situasi yang seolah-olah sudah normal dan kewaspadaan masyarakat jauh berkurang. Di banyak daerah, (terlihat) bagaimana protokol kesehatan diabaikan,” kata Arif.

"Kampanye new normal sukses disuarakan pemerintah, di sisi yang lain melemahkan kesiapsiagaan masyarakat," tutur wartawan Harian Kompas ini.

Di sisi lain, kata Arif, LaporCovid19 dalam surveinya mengungkapkan banyaknya masyarakat yang abai terhadap Covid-19 karena faktor ekonomi.

"Di Jakarta, 200 responden karena tekanan ekonomi yang demikian keras sementara insentif tidak memadai membuat mereka rela tertular asal ekonominya tidak terganggu," ucap Arif.

Arif juga menilai, adanya sebagian masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan akibat kegagalan pemerintah dalam menjamin ekonomi kepada rakyatnya.

"Konsekuensi akibat kegagalan memberikan jaminan ekonomi terhadap masyarakat sehingga mereka relatif abai dengan risiko itu sendiri," tutur Arif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34 Ribu Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34 Ribu Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasional
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Nasional
PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Nasional
Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Nasional
BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X