Indonesia Dinilai Kehilangan Golden Time Antisipasi Penyebaran Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 18:01 WIB
Warga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu  pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaWarga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) Ahmad Arif menilai, Indonesia kehilangan golden time atau momentum terbaik dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kita kehilangan golden time dalam menangani pandemi ini, Januari, Februari malah denial, penyangkalan tehadap risiko," kata Arif, Senin (13/7/20202).

Arif mengatakan, selain terlambat dalam antisipasi, kemampuan untuk melakukan tes juga dinilai belum baik.

"Kasus ditemukan pada Maret, ini sebenarnya bukan kasus pertama kalau dari kajian beberapa epidemolog," ujar Ahmad Arif.

"Ini adalah kasus pertama yang ditemukan dan dilaporkan, sebelumnya sudah diduga ada, tapi waktu itu kemampuan tes masih bermasalah," kata dia.

Baca juga: Gugus Tugas: Tantangan Indonesia, Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Menurut Arif, banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal, selain karena wabahnya sudah meluas, juga akibat tenaga kesehatan tidak menyadari dirinya terpapar.

"Dan Maret, seiring banyak meninggalnya tenaga kesehatan saat itu, sebenarnya karena wabah sudah beredar cukup luas di masyarakat. Banyak tenaga kesehatan yang tidak tahu dia tertular dari pasien yang sebenarnya (positif) sudah banyak," kata Arif.

Sorotan new normal

Kemudian, Arif menyoroti kebijakan perintah yang saat ini sudah mencanangkan kebijakan new normal. Dalam sejumlah pernyataan, pejabat Indonesia terlihat mendorong masyarakat untuk mulai beraktivitas meski dengan menerapkan protokol kesehatan.

Akan tetapi, menurut dia, masih banyak kalangan masyarakat banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, karena menganggap kampanye new normal diinterpretasikan sebagai kondisi yang sudah normal.

Baca juga: Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa New Normal Kini Direvisi Pemerintah...

"Kasus semakin meningkat dan kita dihadapkan pada situasi yang seolah-olah sudah normal dan kewaspadaan masyarakat jauh berkurang. Di banyak daerah, (terlihat) bagaimana protokol kesehatan diabaikan,” kata Arif.

"Kampanye new normal sukses disuarakan pemerintah, di sisi yang lain melemahkan kesiapsiagaan masyarakat," tutur wartawan Harian Kompas ini.

Di sisi lain, kata Arif, LaporCovid19 dalam surveinya mengungkapkan banyaknya masyarakat yang abai terhadap Covid-19 karena faktor ekonomi.

"Di Jakarta, 200 responden karena tekanan ekonomi yang demikian keras sementara insentif tidak memadai membuat mereka rela tertular asal ekonominya tidak terganggu," ucap Arif.

Arif juga menilai, adanya sebagian masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan akibat kegagalan pemerintah dalam menjamin ekonomi kepada rakyatnya.

"Konsekuensi akibat kegagalan memberikan jaminan ekonomi terhadap masyarakat sehingga mereka relatif abai dengan risiko itu sendiri," tutur Arif.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X