Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Kompas.com - 09/07/2020, 16:13 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, mengatakan pandemi Covid-19 telah memaksa sekolah-sekolah beradaptasi mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

Totok menyatakan, dalam agenda Kemendikbud ke depan, akses fasilitas penunjang pembelajaran campuran perlu diperluas.

"Akses pada penunjang pembelajaran campuran perlu diperluas. Selain kontribusi dari para pemangku kepentingan, sekolah didorong mengoptimalkan instrumen BOS," kata Totok dalam rapat bersama Komisi X DPR, Rabu (9/7/2020).

Baca juga: Murid Belajar di Rumah, Tagihan Listrik Sekolah Ini Malah Melonjak

Berikutnya, ia mengatakan guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan variasi capaian pembelajaran dan tingkat tingkat kemampuan siswa.

Terutama, saat mempersiapkan transisi belajar dari rumah menuju pembelajaran normal di sekolah nanti.

"Hasil asesmen menjadi dasar pilihan strategi belajar yang diambil. Prioritas afirmasi perlu diberikan kepada kelompok yang paling rentan mengalami kehilangan pengalaman belajar," ujar Totok.

Sehubungan dengan itu, Totok mengatakan Kemendikbud tengah menyusun panduan dan instrumen asesmen, serta modul pembelajaran untuk digunakan para guru.

Ia menjelaskan, modul tersebut bertujuan untuk memudahkan siswa khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) agar tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik.

Baca juga: Survei UNICEF: 66 Persen Siswa Mengaku Tak Nyaman Belajar di Rumah

"Sedang mengembangkan modul pembelajaran. Ini dalam bentuk cetak. Juga modul ini untuk memudahkan anak-anak yang tidak terjangkau internet atau tidak mampu menjangkau internet yang kebanyakan dr 3T tadi agar bisa belajar lebih mudah dibandingkan membaca teks," terangnya.

Sementara itu, mengenai instrumen asesmen dapat dikembangkan guru sesuai dengan kondisi para siswa.

Baca juga: Wapres Sebut Belajar di Rumah Saat Pandemi Covid-19 Timbulkan Masalah Ketidaksetaraan

"Instrumen asesmen bukan sebagai asesmen massal seperti UN. Tapi asesmen ini jika ada guru yang menggunakan, silakan digunakan. Tapi guru boleh, bahkan didorong menggunakan asesmen yang dibangun sendiri, yang penting bisa memetakan ketimpangan belajar di antara anak-anaknya," kata Totok.

Selain itu, Totok mengatakan Kemendikbud berupaya agar kualitas interaksi orang tua dan guru atau sekolah terus ditingkatkan.

Menurutnya, bimbingan orang tua secara langsung bagi para siswa selama belajar dari rumah menjadi awal yang baik dalam optimalisasi kegiatan belajar.

"Interaksi orangtua hal yang bagus, saya kira perlu didorong jadi kebiasaan baru nanti. Kalau selama ini barangkali interaksi hanya untuk hal-hal administratif, perlu ditingkatkan untuk hal-hal yang substantif terkait optimalisasi proses belajar dan kesejahteraan psikologis atau well-being siswa," ujarnya.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Pendidikan Online Tidak Optimal

Kendati demikian, Totok menyebutkan salah satu isu di ekosistem pendidikan akibat pandemi Covid-19 yaitu potensi putus sekolah.

Karena itu, lanjut Totok, Kemendikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah memetakan potensi putus sekolah di masing-masing wilayah.

"Dikdasmen (Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah) nanti bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi putus sekolah, agar sedini mungkin membuat langkah-langkah untuk mencegahnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com