Wapres Sebut Belajar di Rumah Saat Pandemi Covid-19 Timbulkan Masalah Ketidaksetaraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, belajar di rumah yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan persoalan ketidaksetaraan.

Dalam tiga bulan terakhir seluruh siswa diharuskan belajar dari rumah secara daring atau online untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Namun rupanya, pelaksanaan kelas jarak jauh tersebut tak optimal dikarenakan tak semua siswa dapat memiliki akses internet di rumahnya.

"Belajar di rumah juga menimbulkan persoalan ketidaksetaraan. Banyak rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap internet," ujar Ma'ruf saat membuka rapat koordinasi nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara daring, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Sebut Sekolah Online Tak Optimal

Ia mengatakan, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (SUSENAS-BPS) tahun 2018 ada sekitar 61 persen anak yang tidak memiliki akses internet di rumahnya.

Laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), kata dia, pembelajaran daring yang selama ini dilakukan sangat tidak maksimal.

Dengan demikian, pembelajaran secara tatap muka pun sangat diperlukan.

"Tapi sekarang itu daerah kita belum semuanya hijau. Masih ada yang merah, oranye, kuning, sedangkan yang bisa diterapkan (mulai sekolah tatap muka) hanya yang hijau," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, di beberapa negara saat ini yang sudah memulai aktivitas belajar mengajar banyak yang terdampak Covid-19.

Baca juga: Kak Seto Sarankan Penerapan New Normal pada Anak Sekolah Dilakukan Bertahap

Hal tersebut membuat sekolah-sekolah tersebut ditutup kembali.

Oleh karena itu, pemerintah juga tengah memikirkan bagaimana solusi terbaik terkait pendidikan di masa pandemi Covid-19.

"Kita lihat beberapa negara lain yang sudah menerapkan pendidikan non pesantren banyak yang terdampak dan ditutup kembali. Sehingga pemerintah sedang memikiran hal yang betul-betul rinci dan penuh kehati-hatian," tutur Ma'ruf.

Namun bagi pesantren, kata Ma'ruf, seharusnya bisa lebih aman karena mereka dikarantina dan tidak keluar-masuk.

Hanya saja hal itu juga harus diawali dengan pemeriksaan ketat bahwa para santri terbebas Covid-19.

Baca juga: Menko PMK: Pondok Pesantren Harus Jadi Percontohan Penerapan New Normal