Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Kompas.com - 09/07/2020, 15:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, perlu ada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 untuk dapat memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Menurut Ma'ruf, revisi RPJMN perlu dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang benar-benar produktif di masa pandemi Covid-19.

"Menurut saya kita perlu merevisi RPJMN dalam arti lebih memberikan prioritas pada kegiatan yang benar-benar produktif," kata Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-60 dan 61 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Termasuk juga untuk menata kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda agar target kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai pada akhir pemerintahan 2024 nanti.

"Jadi penyesuaian-penyesuaian, revisi akan dilakukan," kata dia.

Menurut Ma'ruf Amin, ekonomi di Tanah Air juga baru akan pulih pada tahun 2022 mendatang sehingga sejumlah upaya pemulihan pun dilakukan.

Ia juga optimistis pemerintah bisa melewati masa-masa sulit selama 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 ini.

"Kita meyakini bisa melewati masa sulit selama 2020-2021 sehingga akan cepat tumbuh kembali pada tahun 2022 dan 2023 dengan meningkatnya kemampuan pada tahun itu," kata dia.

"Berbagai proyek yang sekarang ditunda nanti dapat digulirkan kembali karena itu sasaran kita juga," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah juga melakukan refocusing anggaran pada beberapa bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, dan penanganan dampak sosial.

Termasuk penundaan beberapa proyek berbiaya besar hingga 2022-2023 mendatang untuk memprioritaskan bidang-bidang terdampak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com