Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Kompas.com - 09/07/2020, 14:39 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan melebarkan defisit anggaran apabila ekonomi di Tanah Air semakin memburuk akibat Covid-19.

Defisit itu akan diperlebar, apabila program antisipasi yang dilakukan pemerintah membutuhkan lebih banyak biaya.

"Walaupun kita tidak berharap lebih buruk tapi sangat mungkin itu terjadi, pemerintah akan melebarkan defisitnya jika dibutuhkan," ujar Ma'ruf saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta program pendidikan reguler angkatan (PPRA) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Angkatan ke-60 dan 61, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: APBN Defisit Rp 853 Triliun, Banggar DPR Minta Pemerintah Tambal Defisit dengan Utang

Ia mengatakan, masih ada ruang untuk memperbesar defisit tersebut dikarenakan risiko utang pemerintah terhadap PBB belum mencapai titik membahayakan.

Termasuk juga adanya kerja sama yang baik dengan bank sentral seperti Bank Indonesia (BI).

"Pemerintah meyakini dapat menangani permasalahan keterpurukan ekonomi sekarang ini, jadi masih optimistis," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi apabila terjadi keterpurukan dalam penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, sebagai antisipasi pemerintah pun menyediakan anggaran yang cukup untuk sektor kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Harap Pelonggaran Defisit Anggaran 5 Persen Jadi Pilihan Terakhir

Selain harus melakukan upaya preventif dengan melakukan protokol kesehatan, penanganan seperti tes masif, membangun mekanisme pelacakan menyeluruh, serta peningkatan fasilitas kesehatan juga dilakukan.

"Kemudian memastikan mereka yang kehilangan mata pencaharian dapat bertahan dalam situasi sulit ini," kata dia.

"Lalu menyelamatkan perekonomian terutama menjaga UMKM supaya terus dapat lakukan kegiatan ekonominya. Sangat banyak bantuan dan kemudahan yang diberikan UMKM dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Salah satunya untuk menyusun dan mempersiapkan berbagai protokol kesehatann agar dapat menyesuaikan diri dalam melakukan kegiatan di masa new normal agar aman Covid-19.

Apabila keterpurukannya semakin dalam, kata dia, maka kebutuhan biaya untuk menjalankan program-program tersebut lebih besar.

Dengan demikian melebarkan defisit anggaran pun menjadi salah satu solusi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X