Salin Artikel

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Menurut Ma'ruf, revisi RPJMN perlu dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang benar-benar produktif di masa pandemi Covid-19.

"Menurut saya kita perlu merevisi RPJMN dalam arti lebih memberikan prioritas pada kegiatan yang benar-benar produktif," kata Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-60 dan 61 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (9/7/2020).

Termasuk juga untuk menata kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda agar target kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai pada akhir pemerintahan 2024 nanti.

"Jadi penyesuaian-penyesuaian, revisi akan dilakukan," kata dia.

Menurut Ma'ruf Amin, ekonomi di Tanah Air juga baru akan pulih pada tahun 2022 mendatang sehingga sejumlah upaya pemulihan pun dilakukan.

Ia juga optimistis pemerintah bisa melewati masa-masa sulit selama 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 ini.

"Kita meyakini bisa melewati masa sulit selama 2020-2021 sehingga akan cepat tumbuh kembali pada tahun 2022 dan 2023 dengan meningkatnya kemampuan pada tahun itu," kata dia.

"Berbagai proyek yang sekarang ditunda nanti dapat digulirkan kembali karena itu sasaran kita juga," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah juga melakukan refocusing anggaran pada beberapa bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, dan penanganan dampak sosial.

Termasuk penundaan beberapa proyek berbiaya besar hingga 2022-2023 mendatang untuk memprioritaskan bidang-bidang terdampak.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/15114201/wapres-sebut-harus-ada-revisi-rpjmn-agar-ekonomi-kembali-pulih

Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke