Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesona Papua Diharapkan Hadir di Televisi dengan Wajah Positif

Kompas.com - 09/07/2020, 09:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Kelembagaan Nuning Rodiyah mengatakan, lembaga penyiaran harus memberikan kontribusi atas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua.

Hal ini disampaikan Nuning dalam diskusi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia bertajuk "Menjaga Integrasi Nasional Melalui Penyiaran" pada Rabu (8/7/2020).

"Dengan mengoptimalkan fungsi informasi dan pendidikan dalam lembaga penyiaran," kata Nuning dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2020).

Nuning mengapresiasi televisi lokal di Papua yang berinisiatif memberikan program belajar dari rumah untuk masyarakat Papua. 

Baca juga: Yenny Wahid: Jarang Sekali Kita Lihat Orang Papua Direpresentasikan dalam Iklan di TV

Menurut Nuning, dalam menjaga penyiaran di Papua membutuhkan pelayanan akses informasi, termasuk kesiapan untuk infrastruktur di seluruh pelosok Papua.

Ia juga berharap, dalam membuat konten, lembaga penyiaran dapat memberikan ruang terhadap masyarakat Papua yang dikemas positif dan penuh harapan

"Papua ini memiliki potensi yang luar biasa, Kita harus mendorong Papua melihat dunia dan dunia melihat Papua secara positif dan penuh harapan," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, saat ini konten siaran masih bias dengan kepentingan Jakarta dan pulau Jawa, sehingga kurang memberikan porsi yang proporsional untuk daerah lain di luar pulau Jawa, khususnya Papua.

"Konten penyiaran harus bermutu tinggi, tidak bias Jakarta, serta dapat mendidik publik mengenai keragaman identitas bangsa Indonesia," kata Yan.

Baca juga: Veronica Koman: Mau Bicara soal Papua Memang Sulit Setengah Mati

Yan juga mengingatkan, frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran adalah milik publik.

Oleh karenanya, ia menyayangkan, jika publik menganggap frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran adalah perusahaan atau pemerintah.

"Selain itu, seharusnya pula konten siaran disi dengan wawasan mengenai keindonesiaan yang meliputi dari Sabang hingga Merauke," ucapnya.

Lebih lanjut, Yan Permenas berpesan, agar lembaga penyiaran membuka ruang sebesar-besarnya untuk menampilkan pesona Papua di layar kaca.

Baca juga: Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dipercepat

Selain itu, ia berharap publik membuka diri terhadap warga asli Papua yang hadir di layar kaca televisi.

"Sama seperti orang Papua yang selalu menerima semua orang dari Sabang sampai Merauke yang ada di Papua," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com