Kompas.com - 07/07/2020, 18:08 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) di Papua dan Papua Barat dipercepat.

Penyaluran bansos dari pemerintah pusat ke provinsi itu diketahui belum bisa dilaksanakan 100 persen karena terkendala akses transportasi.

"Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi. Ada juga data yang belum dikirim ke Kementerian Sosial. Saya minta ini agar segera dipercepat," ujar Muhadjir saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat melalui video konferensi di Manokwari, Selasa (7/7), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Dikira Bansos Bantuan Covid-19, Ternyata Isinya Narkoba

Menko PMK mengatakan, penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten/kota yang tidak bisa dijangkau.

Hal itulah yang menyebabkan serapan bansos dari pusat untuk kedua provinsi tersebut masih rendah.

Termasuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang terlambat karena kesulitan akses.

"Mekanisme penyaluran bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat," ujar Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.

Berdasarkan progres penyaluran program bansos reguler per 5 Juli 2020 untuk program sembako, alokasi di Provinsi Papua Barat baru mencapai 50,7 persen. Sedangkan Provinsi Papua baru mencapai 42,5 persen.

Baca juga: Gegara Bansos Covid-19, Seorang Ketua RT Dapat Ancaman Pembunuhan dari Warga

Di Papua Barat, penyaluran bansos nonreguler, yakni BST per 5 Juli 2020 tahap pertama mencapai 57,8 persen, tahap kedua mencapai 57,8 persen, dan tahap ketiga mencapai 23,1 persen.

Sedangkan di Provinsi Papua untuk tahap pertama baru mencapai 43,1 persen, tahap kedua mencapai 42,4 persen, dan tahap ketiga mencapai 20,1 persen.

Adapun kunjungan Muhadjir ke Papua dan Papua Barat juga didampingi oleh Kepala Gugus Tugas Nasional Doni Monardo, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta pimpinan Komisi VIII dan IX DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

Nasional
Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Nasional
Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Nasional
Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Nasional
Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Nasional
Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Nasional
Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Nasional
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Nasional
BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Nasional
Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Nasional
Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X