Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) di Papua dan Papua Barat dipercepat.

Penyaluran bansos dari pemerintah pusat ke provinsi itu diketahui belum bisa dilaksanakan 100 persen karena terkendala akses transportasi.

"Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi. Ada juga data yang belum dikirim ke Kementerian Sosial. Saya minta ini agar segera dipercepat," ujar Muhadjir saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat melalui video konferensi di Manokwari, Selasa (7/7), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Dikira Bansos Bantuan Covid-19, Ternyata Isinya Narkoba

Menko PMK mengatakan, penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten/kota yang tidak bisa dijangkau.

Hal itulah yang menyebabkan serapan bansos dari pusat untuk kedua provinsi tersebut masih rendah.

Termasuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang terlambat karena kesulitan akses.

"Mekanisme penyaluran bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat," ujar Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.

Berdasarkan progres penyaluran program bansos reguler per 5 Juli 2020 untuk program sembako, alokasi di Provinsi Papua Barat baru mencapai 50,7 persen. Sedangkan Provinsi Papua baru mencapai 42,5 persen.

Baca juga: Gegara Bansos Covid-19, Seorang Ketua RT Dapat Ancaman Pembunuhan dari Warga

Di Papua Barat, penyaluran bansos nonreguler, yakni BST per 5 Juli 2020 tahap pertama mencapai 57,8 persen, tahap kedua mencapai 57,8 persen, dan tahap ketiga mencapai 23,1 persen.

Sedangkan di Provinsi Papua untuk tahap pertama baru mencapai 43,1 persen, tahap kedua mencapai 42,4 persen, dan tahap ketiga mencapai 20,1 persen.

Adapun kunjungan Muhadjir ke Papua dan Papua Barat juga didampingi oleh Kepala Gugus Tugas Nasional Doni Monardo, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta pimpinan Komisi VIII dan IX DPR.