Kompas.com - 07/07/2020, 19:43 WIB
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Senin (9/3/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinPeneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Senin (9/3/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menegaskan, sampai saat ini pihaknya menolak draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) apabila isinya masih sama dengan yang ditunda oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebab, menurut dia, draf tersebut bermasalah dan masih terdapat pasal yang kental dengan nuansa kolonial.

"Sampai saat ini kami posisinya masih menolak kalau misalnya drafnya masih seperti yang kemarin dan masih belum dibahas semua masalah yang kita anggap problematik itu ya," kata Erasmus dalam diskusi online bersama Amnesty International bertajuk 'Apa Kabar Nasib RKUHP Kontroversial?', Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Jokowi Tak Perlu Pasal Penghinaan Presiden, Komisi III: Kami Bikin RKUHP Bukan untuk Jokowi

Salah satu pasal yang dianggap Erasmus bermasalah adalah pasal mengenai penghinaan presiden yang kembali masuk dalam RKUHP.

Padahal, kata dia, pasal semacam itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"2020 masa kita masih punya pasal penghinaan presiden kan bikin malu Soekarno," kata dia.

Erasmus mengaku sebenarnya ia mendukung UU KUHP yang saat ini berlaku untuk direvisi.

Tetapi, lanjut dia, revisi tersebut haruslah berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

"Jadi bagi kami itu problem terbesar dan tuntutan kita jelas ya kalau mau di revisi," ujar dia.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Jokowi Tak Keberatan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Dihapus

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan RKUHP.

Kesepakatan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan jajarannya.

"Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM bersepakat untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang operan (carry over) yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR tentang RKUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Khairul.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub Catat 1,5 Juta Pemudik Keluar Jabodetabek

Kemenhub Catat 1,5 Juta Pemudik Keluar Jabodetabek

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

Nasional
Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

Nasional
Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Nasional
Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X