Salin Artikel

ICJR: 2020 Masih Punya Pasal Penghinaan Presiden, Malu Sama Soekarno...

Sebab, menurut dia, draf tersebut bermasalah dan masih terdapat pasal yang kental dengan nuansa kolonial.

"Sampai saat ini kami posisinya masih menolak kalau misalnya drafnya masih seperti yang kemarin dan masih belum dibahas semua masalah yang kita anggap problematik itu ya," kata Erasmus dalam diskusi online bersama Amnesty International bertajuk 'Apa Kabar Nasib RKUHP Kontroversial?', Selasa (7/7/2020).

Salah satu pasal yang dianggap Erasmus bermasalah adalah pasal mengenai penghinaan presiden yang kembali masuk dalam RKUHP.

Padahal, kata dia, pasal semacam itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"2020 masa kita masih punya pasal penghinaan presiden kan bikin malu Soekarno," kata dia.

Erasmus mengaku sebenarnya ia mendukung UU KUHP yang saat ini berlaku untuk direvisi.

Tetapi, lanjut dia, revisi tersebut haruslah berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

"Jadi bagi kami itu problem terbesar dan tuntutan kita jelas ya kalau mau di revisi," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan RKUHP.

Kesepakatan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan jajarannya.

"Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM bersepakat untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang operan (carry over) yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR tentang RKUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Khairul.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/19433591/icjr-2020-masih-punya-pasal-penghinaan-presiden-malu-sama-soekarno

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.