Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Penilaian Kondisi Pemerintahan Memburuk Tak Dipengaruhi Dukungan Politik

Kompas.com - 07/07/2020, 18:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei LSI Denny JA menyatakan, masyarakat yang memilih partai pendukung pemerintah dan oposisi yang tinggal di zona merah sama-sama merasa perekonomian memburuk.

Dengan demikian, penilaian terhadap kondisi pemerintahan tak terpengaruh oleh dukungan politik.

Hal itu merupakan salah satu temuan dalam rilis survei LSI Denny JA yang dilakukan secara virtual pada Selasa (7/7/2020). 

"Terlepas pemilih partai yang gabung pemerintahan atau berada di luar pemerintahan sama-sama persepsi ekonomi sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibandingkan sebelum masa Covid," kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa saat memaparkan temuan survei.

Baca juga: Survei LSI: Pendukung Jokowi dan Prabowo Sama-sama Merasa Ekonomi Memburuk

Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat yang tinggal di zona merah tentang kondisi perekonomian yang mereka rasakan.

Ardian memaparkan, persepsi seluruh pemilih partai, baik yang berada di dalam dan luar pemerintahan, berkisar antara 66 hingga 77 persen.

Mereka menilai kondisi perekonomian saat ini semakin memburuk.

"Dengan demikian, keadaan ini terlepas dari dia berada sebagai pendukung atau di luar pemerintah sama-sama menilai kondisi ekonomi jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum Covid," lanjut Ardian.

Baca juga: Survei: 16 Persen Warga Jakarta Rela Tertular Covid-19 demi Ekonomi

Untuk diketahui, survei LSI Denny JA yang bertajuk Kecemasan di Zona Merah dilakukan dengan metode multi stage random sampling dengan melibatkan 8.000 responden.

Responden tersebar di delapan provinsi besar Indonedia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Bali.

Margin of error berkisar pada 2,05 persen. Survei berlangsung pada 8-15 Juni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com