Covid-19 Sulit Dikendalikan, Menko PMK: Masalah Dasarnya Masyarakat Tak Disiplin

Kompas.com - 07/07/2020, 18:11 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhadjir Effendi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (6/7/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhadjir Effendi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (6/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui masalah paling mendasar dalam penanganan Covid-19 adalah ketidakdisiplinan masyarakat.

Hal itulah, kata dia, yang menyebabkan penyebaran Covid-19 di Tanah Air sulit dikendalikan.

"Masalah paling mendasar yang umum terjadi di seluruh wilayah adalah ketidakdisiplinan masyarakat," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (7/7/2020).

Oleh karena itu, Muhadjir pun meminta para pimpinan daerah baik Walikota, Bupati, maupun Gubernur untuk memberikan contoh kepada warganya, terutama dalam menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Orangtua Tak Disiplin Jalankan Protokol, 12 Anak Terpapar Covid-19

Mulai dari mengenakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

"Yang paling penting pakai masker karena berdasarkan penelitian 60 persen mengurangi potensi penularan. Kemudian social distancing harus dijalankan karena itu merupakan standar minimum yang harus dipenuhi," kata dia.

Tak hanya itu, Muhadjir juga mengajak seluruh pihak, khususnya TNI/Polri untuk berjaga dan berperang melawan Covid-19.

Misalnya dengan melakukan pengawasan ketat di pasar-pasar tradisional yang sudah dibuka.

Baca juga: Pasien Covid-19 yang Menjalani Isolasi Mandiri Diminta Disiplin agar Tak Sebarkan Virus

Hal tersebut diperlukan agar para pelaku usaha dan masyarakat yang menjadi pembeli selalu mematuhi protokol kesehatan.

"Bagaimana pun kita harus memulai sektor ekonomi, terutama usaha kecil dan mikro karena mereka yang paling terdampak," kata dia.

"Jadi agar tidak menjadi keluarga miskin baru sehingga tidak ada pilihan selain mematuhi protokol,” ucap dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X