Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Eskalasi Konflik AS-China di Laut China Selatan, TNI Siagakan 4 KRI di Natuna

Kompas.com - 19/06/2020, 15:39 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut (AL) menyiagakan empat kapal perang KRI jenis Fregat dan Korvet di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal perang anti kapal selam itu disiagakan sebagai upaya antisipasi potensi meluasnya kemelut antara Amerika Serikat dengan China di Laut China Selatan (LCS).

"TNI AL dalam hal ini Koarmada I terus menyiagakan unsur KRI di Natuna dan antisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di LCS," ujar Kepala Dinas Penerangan Komando Armada (Kadispenkoarmada) I TNI AL, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi saat dihubungi, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Virus Corona Disebut Musuh Tak Terlihat, 5 KRI Jaga Perbatasan Antarnegara

Adapun 4 KRI tersebut meliputi, KRI Bung Tomo-357, KRI Slamet Riyadi-352, KRI Bintang-907, dan KRI Wiratno-379.

Selain antisipasi seiring meningkatnya eskalasi ketegangan di LCS, kapal perang tersebut juga disiagakan untuk menggelar patroli rutin.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk terus melindungi kedaulatan dan kepentingan Indonesia.

"Peningkatan kesiagaan sudah hal yang pasti dan kesiagaan KRI di wilayah itu memang sudah dari dulu," kata Fajar.

Baca juga: Perundingan Kode Etik Laut China Selatan Tertunda Pandemi Covid-19

Ketegangan antara AS dan China tengah kian meruncing di LCS belakangan ini.

Terbaru, militer AS bahkan menerjunkan 3 kapal induknya berbobot 100.000 ton di kawasan tersebut.

Ketiga kapal induk tersebut adalah USS Ronald Reagan, dan USS Theodore Roosevelt, dan USS Nimitz.

Dengan diterjunkannya ketiga kapal induk tersebut diprediksi akan membuat ketegangan AS dan China di LCS semakin memanas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com