Penguatan Peran Bakamla, Menkumham Siapkan PP tentang Tata Kelola Laut

Kompas.com - 30/06/2020, 20:34 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (kanan) saat menggelar pertwmuan di kantor Kemenkumham, Selasa (30/6/2020). Bakamla RIKepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (kanan) saat menggelar pertwmuan di kantor Kemenkumham, Selasa (30/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna H Laoly mendukung pengembangan organisasi sebagai upaya penguatan peran Badan Keamanan Laut ( Bakamla).

Adapun dukungan yang diberikan Yasonna terhadap penguatan peran Bakamla diawali dengan segera disiapkannya aturan mengenai tata kelola laut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia di kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

"Kita ini kan membuat undang-undang untuk Republik Indonesia yang akan memayungi seluruh instansi, bukan membuat undang-undang untuk kepentingan sektoral," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Kepala Bakamla: Tata Kelola Keamanan Laut Belum Optimal

Sementara, terkait dengan omnibus law tentang keamanan laut, akan dilakukan secara bertahap.

Alasannya adalah banyak faktor yang dipertimbangkan. Misalnya, masalah pembahasan yang membutuhkan waktu cukup lama dan adanya kendala pandemi Covid-19.

Dalam rencana omnibus law tersebut, nantinya Bakamla akan menjadi Indonesian Coast Guard sebagaimana intruksi Presiden Joko Widodo saat melantik Aan.

Baca juga: Antisipasi Ancaman, Ini Strategi Kepala Bakamla Jaga Keamanan Maritim

Dalam kunjungan tersebut, Aan didampingi Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Amin Budi Cahyono, Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Retiono Kunto, dan Kepala Unit Penindakan Hukum Kolonel Bakamla Iman Wahyudi.

Sedangkan Yasonna didampingi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Bunyamin.

Dalam rencana omnibus law tentang keamanan laut, setidaknya terdapat 26 aturan di sektor kelautan yang akan disederhanakan. Aturan itu meliputi 24 Undang-Undang (UU) dan 2 PP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Nasional
Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X