Penguatan Peran Bakamla, Menkumham Siapkan PP tentang Tata Kelola Laut

Kompas.com - 30/06/2020, 20:34 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (kanan) saat menggelar pertwmuan di kantor Kemenkumham, Selasa (30/6/2020). Bakamla RIKepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (kanan) saat menggelar pertwmuan di kantor Kemenkumham, Selasa (30/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mendukung pengembangan organisasi sebagai upaya penguatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Adapun dukungan yang diberikan Yasonna terhadap penguatan peran Bakamla diawali dengan segera disiapkannya aturan mengenai tata kelola laut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia di kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

"Kita ini kan membuat undang-undang untuk Republik Indonesia yang akan memayungi seluruh instansi, bukan membuat undang-undang untuk kepentingan sektoral," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Kepala Bakamla: Tata Kelola Keamanan Laut Belum Optimal

Sementara, terkait dengan omnibus law tentang keamanan laut, akan dilakukan secara bertahap.

Alasannya adalah banyak faktor yang dipertimbangkan. Misalnya, masalah pembahasan yang membutuhkan waktu cukup lama dan adanya kendala pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rencana omnibus law tersebut, nantinya Bakamla akan menjadi Indonesian Coast Guard sebagaimana intruksi Presiden Joko Widodo saat melantik Aan.

Baca juga: Antisipasi Ancaman, Ini Strategi Kepala Bakamla Jaga Keamanan Maritim

Dalam kunjungan tersebut, Aan didampingi Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Amin Budi Cahyono, Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Retiono Kunto, dan Kepala Unit Penindakan Hukum Kolonel Bakamla Iman Wahyudi.

Sedangkan Yasonna didampingi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Bunyamin.

Dalam rencana omnibus law tentang keamanan laut, setidaknya terdapat 26 aturan di sektor kelautan yang akan disederhanakan. Aturan itu meliputi 24 Undang-Undang (UU) dan 2 PP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Nasional
4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

Nasional
Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Nasional
Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.