Ke Serbia, Yasonna Perkuat Kerja Sama Tangani Kejahatan Transnasional

Kompas.com - 07/07/2020, 14:52 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat bertemu Wakil Menteri Kehakiman Serbia Radomir Ilic di Beograd, Serbia, Senin (6/7/2020) sore waktu Beograd. Dokumentasi/Humas KemenkumhamMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat bertemu Wakil Menteri Kehakiman Serbia Radomir Ilic di Beograd, Serbia, Senin (6/7/2020) sore waktu Beograd.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Republik Indonesia melalui Melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menggagas upaya memperkuat penanganan kejahatan transnasional bersama Serbia.

Hal ini disampaikan Yasonna dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kehakiman Serbia Radomir Ilic di Beograd, Serbia, Senin (6/7/2020) sore waktu Beograd.

"Indonesia dan Serbia selama ini sudah tergabung dalam berbagai kerangka kerja sama internasional dan kami berniat mengangkat kolaborasi tersebut ke level yang lebih tinggi," kata Yasonna dalam siaran pers, Selasa (7/7/2020)

Baca juga: Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen.

Yasonna mengatakan, Indonesia dan Serbia punya kesamaan yakni berada di posisi geografis yang strategis sebagai pusat jalur perdagangan dan kegiatan usaha.

Namun, posisi strategis tersebut rawan menjadi celah bagi kejahatan terorganisasi transnasional yang meliputi penyelundupan narkoba, senjata api, dan barang-barang ilegal lainnya.

"Karenanya, penguatan kerja sama dan kolaborasi antar-negara merupakan hal krusial dalam memerangi kejahatan terorganisasi transnasional," ujar Yasonna.

Ia juga menyampaikan, Indonesia dan Serbia terlibat dalam berbagai perjanjian terkait kejahatan internasional seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional, Konvensi PBB Melawan Korupsi, dan Konvensi Pengendalian Obat-obatan PBB.

Hubungan baik Indonesia-Serbia dalam penegakan hukum juga nampak saat proses ekstradisi warga Serbia pelaku pencurian data nasabah, Nikolov Iliev, dari Indonesia pada 2015 lalu.

"Semua itu merupakan landasan yang baik untuk memupuk dan mengembangkan kerja sama demi kebaikan kedua negara dan warganya," kata Yasonna.

Baca juga: Saat Menteri Yasonna dan Jaksa Agung Beda Informasi soal Keberadaan Djoko Tjandra

Di samping itu, Yasonna menjajaki potensi kerja sama di bidang lain antara Indonesia dan Serbia, salah satunya terkait kemudahan berusaha.

"Kami akan sangat mengapresiasi bila Serbia bersedia membagi pengalaman dan pendekatan yang mereka lakukan terkait penyederhanaan aturan, prosedur, pendaftaran perusahaan untuk memperbaiki tingkat kemudahan berusaha kita," kata Yasonna.

Adapun Yasonna tengah berada di Beograd memimpin delegasi Indonesia terkait rancangan kerja sama Mutual Legal Assistance (Bantuan Hukum Timbal Balik) dan Ekstradisi antara kedua negara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X