Kompas.com - 06/07/2020, 16:04 WIB
Ketua DMI Jusuf Kalla saat diwawancara media, Selasa (2/6/2020). ISTIMEWAKetua DMI Jusuf Kalla saat diwawancara media, Selasa (2/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan, maju atau tidaknya sebuah negara tak menjadi ukuran dapat terbebas dari krisis.

Sebab, kata dia, suatu negara bisa bebas dari krisis seperti pandemi Covid-19 saat ini, sangat dipengaruhi kemampuan pemimpinnya untuk cepat dan tegas bertindak.

Contoh nyata, kata dia, situasi Covid-19 di London, Inggris yang lebih parah daripada Jakarta. Padahal semula kondisinya tak jauh berbeda.

"Jadi tidak ada ukuran negara berhasil maju atau tidak, semua sama. Selama tidak ada kebersamaan, kepemimpinannya tidak cepat dan tegas dalam mengambil langkah dan keputusan," ujar Kalla dalam webinar LSPR, Senin (7/6/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla: Jangan Harapkan Bantuan Negara Lain pada Masa Pandemi Covid-19

Selain itu, kata dia, pengetahuan pemimpin suatu negara dalam menyelesaikan krisis juga menjadi satu hal yang mutlak.

Sebab kecepatan dan ketegasan tanpa pengetahuan dalam masalah yang dihadapi tetap akan membuat penanganannya gagal.

Ia mengatakan, kecepatan dan ketegasan seorang pemimpin untuk mengatasi krisis seperti pandemi Covid-19 dibutuhkan agar masyarakat patuh dan mengikuti perintahnya.

Kalla mencontohkan yang terjadi di Amerika Serikat saat ini.

Meskipun negara tersebut besar dan hebat dari segi ekonomi dan sistem, tetapi ketidaktegasan, ketidakjelasan, hingga ketidaktahuan pimpinannya membuat AS terlambat menangani pandemi Covid-19.

AS pun menjadi negara dengan jumlah kematian akibat Covid-19 paling banyak, termasuk tingkat penularannya. Setidaknya hampir 2 juta orang positif dan 300.000 orang meninggal dunia.

"Brasil juga sama, karena lambat dan menganggap enteng. Kita lihat di Eropa juga seperti itu. Tapi negara yang berhasil, China sejak awal Januari sudah bertindak dan ketegasan dia bilang lockdown, tidak keluar rumah, tidak boleh pergi kemana-mana, dan orang mengikuti karena mengerti," tutur Kalla.

Korea Selatan pun melakukan hal yang mirip dengan China. Meski tidak lockdown, tapi negara tersebut cepat bertindak sejak awal dengan memajukan sistem dan masyarakat melaksanakannya.

Negara-negara yang cepat dan tegas bertindak itu, kata dia, mampu membiayai apa yang mereka putuskan.

Sebab adapula negara yang memutuskan seperti lockdown, tetapi tidak mampu dalam hal biaya.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kemampuan Pemimpin Akan Dinilai Saat Situasi Krisis

"Jadi saya ingatkan juga negeri itu harus mempunyai kemampuan bersama bangsa itu, baru kita bisa menyelesaikan masalah," kata dia.

Contoh lainnya adalah negara terdekat dengan Indonesia, yakni Vietnam yang sejak Januari ketika informasi soal Covid-19 muncul, negara itu langsung mengambil tindakan dan memutuskan jaringan dengan luar.

"Itu yang memberikan arti untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan karena masalah kemanusiaan itu tanpa batas sehingga pemimpin dalam krisis kemanusiaan harus melihatnya secara global dan tidak egois," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X