Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Jangan Harapkan Bantuan Negara Lain pada Masa Pandemi Covid-19

Kompas.com - 06/07/2020, 13:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia sedianya jangan mengharapkan bantuan dari negara lain pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Pemimpin bangsa, kata dia, harus mandiri dalam melakukan berbagai penanganan Covid-19.

"Pemimpin dalam masa pandemi harus mandiri. Contoh Indonesia jangan mengharap kita dapat bantuan Jepang, China, Amerika, Eropa karena mereka juga kena," ujar Kalla dalam webinar LSPR, Senin (7/6/2020).

"Jadi harus ada kemandirian bangsa itu dan pemimpin harus membawa kemandirian dan kebersamaan bangsa, karena apa pun yang diputuskan atau dilakukan tanpa kebersamaan bangsa itu maka tidak akan terlaksana," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Contoh kebersamaan yang dimaksud yakni kepatuhan masyarakat untuk melakukan instruksi yang sudah digaungkan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 ini.

Ia pun meminta masyarakat tetap berada di rumah dan menjaga jarak mereka masing-masing apabila di luar rumah.

Selain itu, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.

"Semua itu kebersamaan dan persatuan, kedisiplinan sangat tergantung dari kepemimpinan bangsa. Kita bisa melihatnya dari negara yang berhasil dan gagal," ujar Ketua PMI ini.

Selain itu, Kalla mengatakan, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain. Saling bertukar pengetahuan dan informasi agar bisa menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

Kalla mengatakan, Indonesia butuh pengalaman dari Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan mengenai bagaimana mereka menangani pandemi Covid-19.

"Kita butuh pengalaman mereka, kita bisa saja mempelajarinya, minta pengalamannya. Asal jangan mengharap bantuan material, tapi pengalaman dan akses," kata dia.

"Kita memang harus menjaga akses hubungan sinergi dengan luar untuk dapatkan akses karena masalah ini masih panjang," ucap dia.

Baca juga: Anies dan Jusuf Kalla Resmikan Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki

Sinergi, pengalaman, informasi, dan sistem itu, kata Kalla, akan sangat berguna apabila nantinya vaksin Covid-19 telah ditemukan.

Apabila Februari 2021 vaksin ditemukan, pasti negara penemu vaksin bersangkutan akan menggunakannya terlebih dahulu.

"Mungkin kita dapatnya katakanlah September-Oktober tahun depan, tapi kita punya penduduk 200 juta, kalau memberikan vaksin kepada penduduk sejumlah itu 1 juta per hari apakah bisa? Itu butuh setahun," kata dia.

"Jadi apa pun penemuan vaksin itu tahun depan, baru bisa (divaksin) semua orang ini tahun 2022. Jadi masih minta maaf dalam 2 tahun dari sekarang kita masih pakai masker, makanya butuh sinergi, pengalaman, informasi dan sistem," kata Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com