Jusuf Kalla: Kemampuan Pemimpin Akan Dinilai Saat Situasi Krisis

Kompas.com - 06/07/2020, 15:25 WIB
PMI Ketua Umum Palang Merah Indonesia ( PMI) Jusuf Kalla saat bertemu dengan para ketua PMI se-Provinsi Sulawesi Selatan di Wisma Kalla, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/6/2020l.PMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan, situasi krisis seperti pandemi Covid-19 saat ini, jadi momentum masyarakat untuk menilai kompetensi pemimpin.

"Orang akan menilai siapa pun pemimpin itu dalam situasi krisis. Jadi pemimpin itu akan dinilai pada saat dia mengambil keputusan dan hasil daripada saat krisis," ujar Kalla dalam webinar LSPR, Senin (7/6/2020).

Kemampuan pemimpin mengatasi krisis akan memberikan dampak positif terhadap sisi politis dari seorang pemimpin. 

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

"Jadi bukan politik yang masuk, tapi mempunyai dampak postif akibat dari kepemimpinan itu (dalam menangani krisis)," kata Ketua Umum PMI ini.

Ia mencontohkan upaya para gubernur di berbagai provinsi saat ini yang berusaha keras untuk menangani wabah Covid-19 dampaknya di daerah masing-masing.

Menurut Kalla, upaya keras para gubernur merupakan langkah baik.

"Jadi efeknya ke politik pasti, tapi bukan politik yang masuk ke sini (situasi krisis)," kata dia.

Kalla mengatakan, dalam situasi krisis seperti saat ini, semua orang memiliki pandangan dan kekhawatiran yang sama, termasuk di level pemerintahan.

Baca juga: Jusuf Kalla: Jangan Harapkan Bantuan Negara Lain pada Masa Pandemi Covid-19

Pasalnya, krisis yang terjadi saat ini memiliki dampak yang meluas. Dari semula krisis kesehatan meluas ke krisis ekonomi.

Krisis ekonomi juga akan menyebabkan krisis sosial yang ujungnya menimbulkan krisis keamanan seperti yang terjadi pada 1998.

"Dulu tidak ada kesehatan cuma ekonomi, tapi sekarang ini krisis kesehatan bisa menyebabkan krisis ekonomi dan sosial," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X