Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2020, 15:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Deti Mega Purnamasari,
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di Indonesia hingga hari ini, Senin (6/7/2020). Penularan itu menyebabkan kasus Covid-19 terus bertambah.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers dari Graha BNPB pada Senin sore.

Berdasarkan data pemerintah hingga Senin pukul 12.00 WIB, ada 1.209 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Penambahan pasien itu menyebabkan kini ada 64.958 kasus Covid-19 di Indonesia secara akumulatif, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

"Kami dapatkan konfirmasi Covid-19 yang positif sebanyak 1.209 orang, sehingga akumulasinya sebanyak 64.958 orang," ujar Yurianto.

Baca juga: Jusuf Kalla: Jangan Harapkan Bantuan Negara Lain pada Masa Pandemi Covid-19

Jumlah 1.209 kasus baru ini didapatkan dari pemeriksaan 12.756 spesimen dari 11.909 orang yang diperiksa dalam sehari. Satu orang bisa diambil spesimennya lebih dari sekali.

Pemeriksaan itu menyebabkan total spesimen yang diuji ada 928.238 dari 552.084 orang yang diambil sampelnya.

Kasus baru kali ini tersebar dari 23 provinsi. Adapun Jawa Timur kembali mencatatkan jumlah terbanyak dengan 308 kasus baru.

Kemudian, ada DKI Jakarta dengan 232 kasus baru, Jawa Tengah dengan 127 kasus baru, Jawa Barat dengan 126 kasus baru, dan Sulawesi Selatan dengan 84 kasus baru.

Data pasien sembuh dan meninggal

Data dalam periode yang sama juga memperlihatkan ada penambahan 814 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Dengan demikian, total ada 29.919 pasien yang sembuh dan dianggap tidak lagi terpapar Covid-19.

Baca juga: UPDATE 6 Juli: Bertambah 814, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 29.919 Orang

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com