Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Jangan Harapkan Bantuan Negara Lain pada Masa Pandemi Covid-19

Kompas.com - 06/07/2020, 13:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia sedianya jangan mengharapkan bantuan dari negara lain pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Pemimpin bangsa, kata dia, harus mandiri dalam melakukan berbagai penanganan Covid-19.

"Pemimpin dalam masa pandemi harus mandiri. Contoh Indonesia jangan mengharap kita dapat bantuan Jepang, China, Amerika, Eropa karena mereka juga kena," ujar Kalla dalam webinar LSPR, Senin (7/6/2020).

"Jadi harus ada kemandirian bangsa itu dan pemimpin harus membawa kemandirian dan kebersamaan bangsa, karena apa pun yang diputuskan atau dilakukan tanpa kebersamaan bangsa itu maka tidak akan terlaksana," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Contoh kebersamaan yang dimaksud yakni kepatuhan masyarakat untuk melakukan instruksi yang sudah digaungkan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 ini.

Ia pun meminta masyarakat tetap berada di rumah dan menjaga jarak mereka masing-masing apabila di luar rumah.

Selain itu, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.

"Semua itu kebersamaan dan persatuan, kedisiplinan sangat tergantung dari kepemimpinan bangsa. Kita bisa melihatnya dari negara yang berhasil dan gagal," ujar Ketua PMI ini.

Selain itu, Kalla mengatakan, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain. Saling bertukar pengetahuan dan informasi agar bisa menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

Kalla mengatakan, Indonesia butuh pengalaman dari Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan mengenai bagaimana mereka menangani pandemi Covid-19.

"Kita butuh pengalaman mereka, kita bisa saja mempelajarinya, minta pengalamannya. Asal jangan mengharap bantuan material, tapi pengalaman dan akses," kata dia.

"Kita memang harus menjaga akses hubungan sinergi dengan luar untuk dapatkan akses karena masalah ini masih panjang," ucap dia.

Baca juga: Anies dan Jusuf Kalla Resmikan Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki

Sinergi, pengalaman, informasi, dan sistem itu, kata Kalla, akan sangat berguna apabila nantinya vaksin Covid-19 telah ditemukan.

Apabila Februari 2021 vaksin ditemukan, pasti negara penemu vaksin bersangkutan akan menggunakannya terlebih dahulu.

"Mungkin kita dapatnya katakanlah September-Oktober tahun depan, tapi kita punya penduduk 200 juta, kalau memberikan vaksin kepada penduduk sejumlah itu 1 juta per hari apakah bisa? Itu butuh setahun," kata dia.

"Jadi apa pun penemuan vaksin itu tahun depan, baru bisa (divaksin) semua orang ini tahun 2022. Jadi masih minta maaf dalam 2 tahun dari sekarang kita masih pakai masker, makanya butuh sinergi, pengalaman, informasi dan sistem," kata Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com