Kompas.com - 06/07/2020, 13:34 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal menyebut bahwa salah satu alasan pemerintah ingin Pilkada tetap digelar meski dalam situasi pandemi adalah justru untuk menanggulangi Covid-19.

Momentum Pilkada tahun ini dinilai penting untuk menghasilkan kepala daerah yang mampu menangani wabah.

Sebab, jika Pilkada ditunda dan jabatan kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas (Plt), dikhawatirkan pandemi Covid-19 tak tertangani dengan baik.

"Kenapa kok pemerintah semangat? Kami membutuhkan hasilnya," kata Safrizal di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Menurut Ketua KPU, Pilkada 2020 akan Jadi Sejarah Indonesia

"Kepala daerah membutuhkan speed penuh, power penuh, di dalam rangka ngegas menangani Covid," lanjut dia.

Safrizal mengatakan bahwa roda pemerintahan di daerah dalam situasi pandemi harus dijalankan dengan kemampuan penuh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Plt memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya.

Jika pemerintahan tak dijalankan baik, kata Safrizal, masyarakat yang akan menjadi korban.

Baca juga: Tito Karnavian Minta Tokoh Agama dan Adat Dukung Pilkada 2020

"Kalau dia enggak memiliki gas penuh, enggak memiliki speed penuh dalam power-nya dalam menangani Covid gara-gara dia Plt, maka korbannya, akibatnya, adalah masyarakat," ujar dia.

Meski digelar dalam situasi pandemi, Safrizal memastikan bahwa pihaknya akan mengontrol supaya pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Pemerintah Umumkan Kelanjutan PPKM Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

LIVE STREAMING: Pemerintah Umumkan Kelanjutan PPKM Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Nasional
Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Nasional
Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Nasional
MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Nasional
Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Nasional
Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Nasional
Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

Nasional
RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.