Kejagung Telusuri Peran Tiga Pejabat Bea Cukai Terkait Kasus Korupsi Impor Tekstil

Kompas.com - 29/06/2020, 21:45 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono (tengah) menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Gedung Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dari kasus megaskandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dari perusahaan manajer investasi (MI), Kejagung menyebutkan setidaknya ada 14 perusahaan MI yang diperiksa dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.  *** Local Caption ***  ANTARA FOTO/RENO ESNIRKepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono (tengah) menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Gedung Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dari kasus megaskandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dari perusahaan manajer investasi (MI), Kejagung menyebutkan setidaknya ada 14 perusahaan MI yang diperiksa dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memeriksa tiga tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor tekstil pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tahun 2018-2020, Senin (29/6/2020).

“Pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Bundar hari ini memeriksa tiga orang tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

Baca juga: 4 Pejabat Bea Cukai Batam Jadi Tersangka Penyelundupan 27 Kontainer Tekstil

Para tersangka yang diperiksa yaitu, Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai (PPC) I pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Haryono Adi Wibowo.

Kemudian, Kepala Seksi PPC II KPU Bea dan Cukai Batam Kamaruddin Siregar dan Kepala Seksi PPC III KPU Bea dan Cukai Batam Dedi Aldrian.

Hari menuturkan, penyidik menggali informasi terkait proses impor barang sekaligus peran para tersangka.

“Guna mencari serta mengumpulkan bukti tentang proses impor barang dari luar negeri, khususnya tekstil, apa dan bagaimana syarat dan prosedurnya,” tutur Hari.

Baca juga: Kejagung Tahan 3 Pejabat Ditjen Bea Cukai Tersangka Kasus Korupsi Impor Tekstil

“Bagaimana yang dilakukan oleh para tersangka dan para pengusaha importir tekstil, serta bagaimana yang seharusnya sesuai ketentuan berlaku,” sambung Hari.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor tekstil pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tahun 2018 sampai 2020.

Tersangka lainnya yaitu, Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) KPU Bea dan Cukai Batam Mukhamad Muklas.

Terakhir, pemilik PT Fleming Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) Irianto.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Sejauh ini, menurut Hari, penyidik telah memeriksa sebanyak 49 orang saksi dan tiga saksi ahli dalam kasus ini.

Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, misalnya gudang milik PT FIB dan PT PGP.

Terkait kerugian negara dari kasus ini, Hari mengatakan, hal tersebut masih dalam penghitungan.

“Berapa nilai dugaan kerugian keuangan negara, tentu masih dalam penghitungan, karena tentu masing-masing kontainer memiliki nilai yang berbeda,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: 5 Pejabat Bea Cukai Batam Diperiksa Terkait Penyelundupan 27 Kontainer Tekstil

Kasus ini bermula dari penemuan 27 kontainer milik PT Flemings Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) di Pelabuhan Tanjung Priok, pada 2 Maret 2020.

Setelah dicek, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok menemukan jumlah dan jenis barang dalam kontainer tidak sesuai dengan dokumen.

"Setelah dihitung, terdapat kelebihan fisik barang, masing-masing untuk PT PGP sebanyak 5.075 roll dan PT FIB sebanyak 3.075 roll," kata Hari melalui keterangan tertulis, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Selidiki Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Geledah Rumah Petinggi Bea Cukai Batam

 

Berdasarkan dokumen pengiriman, kain tersebut seharusnya berasal dari India. Padahal kain-kain tersebut berasal dari China dan tidak pernah singgah di India.

Temuan Kejagung, kapal yang mengangkut kontainer tersebut berangkat dari pelabuhan di Hongkong, singgah di Malaysia dan bersandar di Batam.

Dari titik awal, yaitu Hongkong, kontainer mengangkut kain jenis brokat, sutra dan satin. Namun, muatan tersebut dipindahkan tanpa pengawasan otoritas berwajib di Batam.

"Dipindahkan ke kontainer yang berbeda di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kawasan Pabean Batu Ampar tanpa pengawasan oleh Bidang P2 dan Bidang Kepabeanan dan Cukai KPU Batam," tuturnya.

Baca juga: Buntut Kasus Penyelundupan 27 Kontainer Tekstil, Rumah 2 Pejabat Bea Cukai Digeledah

 

Setelah muatan awalnya dipindahkan, kontainer yang sama diisi dengan kain yang lebih murah, yaitu kain polyester.

Kontainer dengan muatan baru itu selanjutnya diangkut dengan kapal yang berbeda ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Tujuan seharusnya adalah Kompleks Pergudangan Green Sedayu Bizpark, Cakung, Jakarta Timur.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X