Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penolakan, Jokowi Minta Tes Covid-19 Massal Didahului Sosialisasi

Kompas.com - 29/06/2020, 12:09 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta setiap kegiatan tes massal Covid-19 disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat.

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi cerita masyarakat yang menolak kegiatan tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait percepatan penanganan dampak Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jumlah Tes Covid-19 Meningkat, Luhut Klaim Kondisi Indonesia Membaik

Kepala Negara menilai, banyaknya penolakan atas tes massal Covid-19 disebabkan sosialisasi belum dilakukan dengan baik.

"Pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu," kata Presiden Jokowi.

Ia meyakini sosialisasi yang baik bisa diterima oleh masyarakat.

Dengan diberikan penjelasan, maka masyarakat bisa memahami bahwa tes massal ini penting guna melakukan pelacakan dan mengisolasi orang yang positif Covid-19.

Baca juga: Satu Penumpang Pesawat Jakarta-Sorong Positif Covid-19, 43 Orang Jalani Tes Swab

"Sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, peristiwa penolakan rapid test massal terjadi di sejumlah wilayah.

Di Ambon, Maluku, sejumlah warga di kawasan Pohon Mangga, Air Salabor, Kecamatan Nusaniwe, melakukan aksi tolak rapid test.

Mereka kompak memblokade jalan masuk menuju kampung menggunakan tumpukan kayu, bangku, dan seng. Penolakan terjadi lantaran warga meyakini semua orang di wilayah mereka dalam kondisi sehat.

Baca juga: Laboratorium FK UMY Jadi Rujukan Nasional Pengujian Tes Covid-19

Sedangkan di Bogor, pedagang pasar di Cileungsi sempat mengusir petugas medis yang hendak melakukan rapid test massal terhadap mereka.

Di Jakarta Pusat, warga satu RW menggeruduk Kantor Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, untuk menolak rencana rapid test.

Seorang warga, Eko, mengatakan, tak adanya sosialisasi berujung pada keresahan dan penolakan warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com