BNN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 234 Miliar, Salah Satunya untuk Pembiakan K-9

Kompas.com - 25/06/2020, 14:00 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana strategis BNN dan BNNP serta hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana strategis BNN dan BNNP serta hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN) Heru Winarko mengajukan penambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp 234 miliar dari total pagu indikatif Rp1,68 triliun.

Heru menjelaskan, penambahan anggaran tersebut salah satunya untuk mendukung program pembiakan (breeding) anjing pelacak ( K-9).

"Dukungan untuk pelaksanaan breeding K-9," kata Heru dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Dia mengatakan saat ini sudah ada 20 ekor anjing yang berhasil dibiakkan secara mandiri.

Baca juga: Cerita Ketangguhan Anita dan Polwan K-9 Generasi Pertama...

Menurut Heru, pembiakan mandiri ini akan mengurangi impor anjing pelacak yang dinilai BNN tidak berkualitas baik.

"Sekarang K-9 kami sudah bisa breeding dan sudah bisa menghasilkan anjing 20 ekor. Dan sudah usia lima sampai delapan bulan dan kami sudah latih. Jadi, kami mengurangi impor anjing," ucapnya.

Selain itu, ia memaparkan BNN juga perlu dukungan anggaran untuk pelaksanaan International Drug Enforcement Conference (IDEC) dan asistensi revisi UU tentang Narkotika No 35 Tahun 2009.

Baca juga: Tina, Anjing K-9 yang Bantu Ungkap Kasus Pembunuhan Bocah Dalam Kardus

Kemudian, pembangunan sarana dan prasarana perkantoran BNN serta pemenuhan layanan rehabilitasi.

"Pembangunan sarana dan prasarana perkantorna untuk BNN, pemenuhan layanan rehabilitasi, dan pemenuhan peralatan pendukung tugas fungsi BNN," ujar Heru.

Pengajuan anggaran BNN itu selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal Komisi III DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X