Moeldoko: Daerah Sebaiknya Tak Terburu-buru Longgarkan PSBB Menuju New Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, daerah sebaiknya tidak terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju masa normal baru (new normal).

Menurutnya, penentuan waktu dalam menetapkan kebijakan pelonggaran di daerah harus disertai data yang akurat.

"Terhadap daerah yang akan melakukan pelonggaran, menuju new normal, supaya betul-betul memperhatikan masalah waktu dengan sebaiknya. Tidak grasa-grusu tapi juga harus didukung data yang akurat," ujar Moeldoko dalam webinar bertajuk "Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Kebiasaan Baru" pada Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Moeldoko: Tak Benar Pemerintah Hanya Jalankan Aspek Ekonomi dalam Penanganan Covid-19

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain kajian epidemiologi: bagaimana pengawasan perkembangan penyakit dan bagaimana kesiapan di daerah terkait sarana dan prasarana kesehatan.

Moeldoko menuturkan, ketentuan di atas merupakan salah satu dari lima arahan Presiden Joko Widodo untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Arahan kedua, kata dia, yakni perlunya prakondisi dan sosialisasi protokol kesehatan sebaik-baiknya agar masyarakat masih tetap disiplin mengenakan masker, cuci tangan, menjaga dan berusaha semaksimal mungkin tidak berada di dalam kerumunan.

Ketiga, menetapkan prioritas sektor.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Berupaya Masyarakat Tidak Menderita akibat Covid-19

"Kita harus menuju kepada bagaimana dari sisi kesehatan yang memiliki risiko paling rendah, tapi dari sisi ekonomi memiliki dampak tinggi. Itu yang jadi prioritas utama," tutur Moeldoko.

"Jadi, pada daerah zona hijau pasti menjadi prioritas utama, juga dari sisi ekonomi pada sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi itulah yang menjadi prioritas," tambah dia.

Keempat, perlunya memperkuat konsolidasi antara pusat dan daerah.

Dalam hal ini, penentuan daerah new normal harus terkoodinasi dengan baik, sehingga apa yang diputuskan bersama tidak menimbulkan kontradiksi di lapangan.

"Kelima, selalu melakukan evaluasi atas kebijakan secara rutin dari waktu ke waktu, sehingga kebijakan yang dijalankan bisa terukur dengan baik, dan bisa dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu," tambah Moeldoko.