Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 23/06/2020, 16:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, tidak benar bahwa pemerintah hanya menjalankan aspek ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, ada tiga sektor lain yang juga menjadi perhatian pemerintah saat ini.

"Ada empat hal yang ditangani oleh pemerintah. Pertama dari sisi kesehatan, lalu sosial, lalu ekonomi, dan keuangan. Yang menjadi prioritas utama adalah sisi kesehatan dalam menangani Covid-19," ujar Moeldoko dalam webinar bertajuk "Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Kebiasaan Baru" pada Selasa (23/6/2020).

"Tetapi, tiga sisi lainnya tidak bisa ditinggalkan karena harus berjalan beriringan. Jadi, tidak benar bahwa pemerintah hanya menjalankan aspek ekonomi saja," lanjutnya.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Berupaya Masyarakat Tidak Menderita akibat Covid-19

Untuk menangani empat sektor itu, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.

Moeldoko merinci, total anggaran yang secara khusus disediakan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun.

Kemudian, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) jumlahnya cukup besar, yakni Rp 203,9 triliun.

Lalu, anggaran untuk sektor ekonomi mencapai Rp 226,72 triliun.

"Selanjutnya, untuk keuangan, seperti pembiayaan UMKM dan korporasi sebesar Rp 168,3 triliun," tambah Moeldoko.

Baca juga: Fase New Normal, Moeldoko Sebut Pemerintah Tak Ingin Korbankan Rakyat

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita akibat wabah Covid-19.

Menurut dia, hal ini menjadi salah poin penting dalam kebijakan makro pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Apa sebenarnya kebijakan makro pemerintah di dalam menangani Covid-19 ? Ada tiga hal yang utama. Pertama adalah masyarakat harus aman dari Covid-19," ujar Moeldoko pada Selasa.

"Untuk itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita karena Covid-19, apalagi meninggal dunia," lanjutnya.

Kedua, pemerintah ingin masyarakat harus bisa terjaga tetap makan dengan baik.

Baca juga: Wawancara Khusus Moeldoko: Relaksasi PSBB dan Skenarionya

Untuk itu, pemerintah memberikan kebijakan perluasan bantuan sosial (bansos), yaitu perluasan jaring pengaman sosial.

Ketiga, pemerintah berkeinginan kuat agar para pengusaha baik level UMKM maupun level korporasi bisa melanjutkan kegiatan usahanya dengan menekan adanya PHK.

"Sehingga, tidak menambah pengangguran. Untuk itu, insentif dan stimulus diberikan," tutur Moeldoko.

Dalam konteks penanganan Covid-19, dia menyebut ada empat hal yang ditangani pemerintah.

Keempatnya yakni kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kembali Ingatkan, Gaya Hidup Mewah Jajaran Kepolisian Ada Sanksinya

Polri Kembali Ingatkan, Gaya Hidup Mewah Jajaran Kepolisian Ada Sanksinya

Nasional
Erick Thohir: FIFA Anggap Penolakan terhadap Israel Bentuk Intervensi

Erick Thohir: FIFA Anggap Penolakan terhadap Israel Bentuk Intervensi

Nasional
PB IDI: Oralit Tidak untuk Orang Sehat, Berisiko Hipernatremia dan Hiperglikemia

PB IDI: Oralit Tidak untuk Orang Sehat, Berisiko Hipernatremia dan Hiperglikemia

Nasional
MAKI: Dugaan Gratifikasi Rafael Bisa Jadi Pintu Masuk Buka Kasus Lain yang Lebih Besar

MAKI: Dugaan Gratifikasi Rafael Bisa Jadi Pintu Masuk Buka Kasus Lain yang Lebih Besar

Nasional
RUU Pembatasan Uang Kartal Ditertawakan DPR, ICW: Gambaran Suram Masa Depan

RUU Pembatasan Uang Kartal Ditertawakan DPR, ICW: Gambaran Suram Masa Depan

Nasional
Ketum PSSI: Presiden Tak Mau Indonesia Terkucilkan dari Peta Sepak Bola Dunia

Ketum PSSI: Presiden Tak Mau Indonesia Terkucilkan dari Peta Sepak Bola Dunia

Nasional
Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U-20, Jokowi Perintahkan Erick Thohir Lakukan Dua Hal

Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U-20, Jokowi Perintahkan Erick Thohir Lakukan Dua Hal

Nasional
AHY Minta Sepak Bola Dipisahkan dari Urusan Politik

AHY Minta Sepak Bola Dipisahkan dari Urusan Politik

Nasional
AHY Sesalkan Indonesia Batal Selenggarakan Piala Dunia U-20: Dampaknya Pada Nama Baik Negara

AHY Sesalkan Indonesia Batal Selenggarakan Piala Dunia U-20: Dampaknya Pada Nama Baik Negara

Nasional
Jokowi Bilang 'Reshuffle' Segera, PPP: Diprediksi Paling Lama Setelah Lebaran

Jokowi Bilang "Reshuffle" Segera, PPP: Diprediksi Paling Lama Setelah Lebaran

Nasional
Erick Thohir: Sanksi Terberat, Timnas dan Klub Indonesia Tak Bisa Ikut Kompetisi Internasional

Erick Thohir: Sanksi Terberat, Timnas dan Klub Indonesia Tak Bisa Ikut Kompetisi Internasional

Nasional
Mengenal PPATK: Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya dalam Pemberantasan Pencucian Uang

Mengenal PPATK: Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya dalam Pemberantasan Pencucian Uang

Nasional
Dari Rumah Rafael, KPK Amankan Puluhan Tas Mewah Merek Luar Negeri

Dari Rumah Rafael, KPK Amankan Puluhan Tas Mewah Merek Luar Negeri

Nasional
Bukan Lagi Pandemi, Wamenkes Sebut Covid-19 di Indonesia Sedang Transisi Menuju Endemi

Bukan Lagi Pandemi, Wamenkes Sebut Covid-19 di Indonesia Sedang Transisi Menuju Endemi

Nasional
Media Pers Seribu Wajah

Media Pers Seribu Wajah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke