Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan peran bersama antarinstitusi pemerintahan.

"Arahan bapak presiden dan pak menko itu harus berjalan seperti koordinasi dengan pemda, kekuatan di tingkat tapak, menjaga kesatuan penguasaan kawasan hutan dan lain-lain," ujar Siti selepas rapat besama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Ia mengatakan, upaya pencegahan secara terpadu contohnya dalam penegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan karhutla, seperti perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakarnya.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

Untuk itu, diperlukan sinergi dengan Polri melalui polda-polda di daerah untuk memantau aktivitas tersebut.

Selain itu, sinergi dilakukan bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan TNI AU untuk memodifikasi cuaca guna mencegah karhutla.

Baca juga: Jokowi: Penataan Ekosistem Lahan Gambut Harus Konsisten

Modifikasi cuaca nantinya berupaya menurunkan hujan di wilayah gambut agar lahan tetap basah dan terhindar dari kemungkinan terbakar.

"Jadi awannya direkayasa, diinduksi sehingga awannya punya banyak air sehingga jatuh jadi hujan dan itu bisa berpengaruh dan itu akhirnya membasahi gambut," ujar dia.

"Kemudian memberi air ke embung-embung yang dibangun dan nanti setelah yang kita lalui di Riau, itu ternyata dia basah gambutnya sehingga dia enggak dapat asap-asap itu," ucap dia.