Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29 Miliar ke DPR

Kompas.com - 22/06/2020, 19:57 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden mengajukan pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 sebesar Rp 86 miliar.

Bila dibandingkan pengajuan pagu indikatif tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan 13,29 persen.

“Setelah melihat kebutuhan riil dengan cermat dan teliti, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 29 miliar, “ kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Senin (22/6/2020), seperti dikutip dari siaran pers resmi KSP.

Baca juga: Profil Febry Calvin Tetelepta yang Ditunjuk Jadi Deputi I KSP

Moeldoko menyampaikan, pagu indikatif 2021 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program layanan kepada presiden dan wakil presiden.

Program tersebut terbagi menjadi dua bagian. 

Pertama, program pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.

Kedua, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Menurut Moeldoko, penambahan anggaran tahun depan juga terkait terkait adanya perubahan indikator penambahan kepegawaian.

Kebutuhan tersebut seiring dengan tugas dan tanggung jawab KSP yang demikian besar.

“Kami mengawal tugas-tugas dan proyek nasional strategis. Kami berupaya menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cepat dan membantu kementerian teknis dalam implementasinya di lapangan. Kami menangani semuanya dengan baik," kata dia. 

Baca juga: Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti LIPI yang Dua Periode jadi Deputi KSP

Pada rencana anggaran dan rencana kerja tahun 2020 ini, pagu indikatif yang dialokasikan untuk KSP sebesar Rp 76 miliar.

Namun, karena pandemi Covid-19 maka dilakukan penghematan anggaran.

Akhirnya, KSP harus melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp 14 miliar sehingga alokasi anggaran turun menjadi Rp 62 miliar.

Pada 2019, pagu alokasi anggaran untuk KSP mencapai Rp 87 miliar dengan realisasi sebesar Rp 84 miliar atau 96,69 persen.

“Hingga 18 Juni 2020, realisasi anggaran KSP sebesar Rp 28 miliar atau mencapai 45,01 persen dari anggaran. Terjadi pengurangan secara operasional, namun tidak mempengaruhi kinerja dan output KSP,” kata Moeldoko.

Baca juga: Resmi Dilantik, Ini 5 Deputi Kantor Staf Presiden

Masih dikutip dari siaran pers KSP, pimpinan rapat kerja yang juga Ketua komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan persetujuan atas usulan tambahan anggaran sebesar Rp 29 miliar itu.

Anggaran tersebut dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KSP tahun 2021 di dalam bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

Ia pun meminta kepada anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com